Pemerintah Kabupaten Pasuruan terus mendorong percepatan perubahan status kelembagaan Puskesmas dari Unit Organisasi Bersifat Fungsional (UOBF) menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Pernyataan itu disampaikan oleh Penjabat (Pj.) Bupati Pasuruan, Nurkholis di Auditorium Mpu Sindok, Graha Maslahat Komplek Perkantoran Kabupaten Pasuruan.

Dalam agenda yang digelar pada hari Senin (7/10/2024) tersebut disampaikan tentang upaya Pemerintah Daerah melalui Dinas Kesehatan dalam meningkatkan mutu pelayanan fasilitas kesehatan. Hal itu juga yang kemudian melatarbelakangi pembentukan BLUD UOBF Puskesmas dengan melibatkan seluruh stakeholders pembangunan. Tentunya sesuai dengan intervensi masing-masing.

"Yang penting, kita niatkan dulu dan bersemangat, menjadikan Puskesmas sebagai BLUD. Nanti upaya selanjutnya akan dibantu Bu Kadinkes untuk mewujudkannya. Tentunya harus dibarengi dengan peningkatan SDM yang mumpuni," ucapnya. 

Dalam Rapat Percepatan UOBF Puskesmas Kabupaten Pasuruan menjadi BLUD, Pj. Bupati Nurkholis berharap agar ke depannya seluruh Puskesmas di Kabupaten Pasuruan menjadi BLUD. Bukan hanya 4, tetapi juga berlaku bagi total 33 Puskesmas yang tersebar di 24 Kecamatan.

Di sisi lain, Pj. Bupati Nurkholis berharap, UOBF Puskesmas dapat memberikan pelayanan yang bermutu, terjangkau dan mampu berkembang lebih mandiri dalam melayani masyarakat. Sehingga dapat memberikan pelayanan yang lebih maksimal terhadap masyarakat. Sekaligus dapat meningkatkan kesejahteraan anggotanya dari kewenangan yang dimiliki dalam pengelolaan pendapatan dengan maksimal. 

"Perubahan UOBF Puskesmas menjadi BLUD merupakan hal penting yang harus segera kita realisasikan. Kalau bisa ditetapkan tahun ini, bareng-bareng dengan 29 Puskesmas yang masih belum BLUD. Karena verifikasinya juga tidak mudah. Maka dari itu, saya sangat mendukung upaya percepatannya. Mudah-mudahan ke depan Kabupaten Pasuran lebih mendahului dari Kabupaten/Kota lainnya, demi peningkatan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Pasuruan," ucapnya. 

Sebelumnya, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan, dr. Ani Latifah menambahkan tentang hasil monev Tata Kelola Kesehatan Masyarakat (Takelmas) oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (RI). Hingga bulan Oktober 2024, sudah ada 4 Puskesmas yang sudah menerapkan BLUD. Sedangkan 33 Puskesmas lainnya masih berstatus UOBF.

Hal itulah yang kemudian mendorong digelarnya Rapat Persiapan yang diikuti sekitar 90 peserta. Diantaranya dihadiri oleh Kepala Perangkat Daerah terkait, Tim Penilai BLUD Kabupaten Pasuruan, Pejabat Administrator Dinas Kesehatan dan seluruh  Kepala UOBF Puskesmas dan Penanggung Jawab BLUD Puskesmas se-Kabupaten Pasuruan.

Tujuannya tidak lain untuk meningkatkan mutu pelayanan fasilitas kesehatan serta mengajak seluruh stakeholders se-Kabupaten Pasuruan. Bersama-sama mendukung terbentuknya BUD UOBF Puskesmas, sesuai dengan intervensi masing masing. (Eka Maria)