Pemerintah Kabupaten Pasuruan menggelar Forum Konsultasi Publik RPJMD Tahun 2025- 2029 dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Tahun 2026, Selasa (18/3/2025).

Kedua agenda pembahasan tersebut digelar di Auditorium Mpu Sindok Gedung Kantor Bupati Pasuruan dan dibuka secara resmi oleh Bupati Pasuruan, HM. Rusdi Sutejo.

Hadir pula Wakil Bupati Pasuruan, HM. Shobih Asrori;  Kepala Bappeda Provinsi Jawa Timur; Ir. Mohammad Yasin; Sekda Yudha Triwidya Sasongko; Forpimda hingga stake holder lainnya.

Kepala Bappelitbangda Kabupaten Pasuruan, Bakti Jati Permana mengatakan, tujuan digelarnya FKP RPJMD adalah untuk memperoleh masukan penyempurnaan Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2029.

Begitu pula untuk Musrenbang RKPD Tahun 2026 bertujuan untuk menyepakati prioritas pembangunan daerah, menyepakati program kegiatan, pagu indikatif, indikator dan target kinerja serta lokasi serta  menyelaraskan program dan kegiatan pembangunan daerah dengan sasaran dan prioritas pembangunan Provinsi.

"Kegiatan ini juga menjadi klarifikasi program dan legiatan yang merupakan kewenangan Kabupaten dengan program dan kegiatan Desa yang diusulkan berdasarkan Hasil Musrenbang RKPD di Kecamatan," katanya.

Dalam FKP maupun Musrenbang, Pemkab Pasuruan mengundang banyak pihak. Kata Bakti, selain Forkopimda, para Kepala OPD, Camat juga diundang. Kemudian Bapperprov Jatim, Bakorwil III Malang, Instansi vertikal, lembaga keagamaan, lembaga pendidikan dan ponpes, pelaku usaha dan perbankan, lembaga profesi maupun lembaga masyarakat.

Menurut Bakti, jumlah usulan untuk RKPD tahun 2026 8972 usulan. Dengan rincian 4869 usulan masyarakat, 2854 usulan pokok pikiran serta 1249 usulan desa. Dari usulan tersebut, kebutuhan anggaran ditaksir mencapai Rp 1.794.400.000.000

Sementara itu, dalam paparannya, Bupati Pasuruan, Rusdi Sutejo menjelaskan, ada berbagai upaya yang bisa dilakukan dalam rangka peningkatan kemandirian keuangan daerah. Yakni peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta alternatif sumber pendanaan pembangunan.

Untuk peningkatan PAD melalui optimalisasi pemanfaatan aset daerah maupun pajak dan retribusi daerah. Sedangkan alternatif sumber pendanaan pembangunan bisa dilakukan melalui optimalisasi pelaksanaan program CSR (Corporate Social Responsibility), kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) hingga Pinjaman Daerah yang bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah lain, Lembaga keuangan bank/non bank dan masyarakat.

Selanjutnya, Mas Rusdi - sapaan akrab Bupati Pasuruan ini juga menyampaikan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Pasuruan tahun 2025 - 2029. Dimulai dari tahun 2026 mendatang diprioritaskan pada hilirisasi potensi unggulan daerah. Kemudian di tahun 2027 integrasi pembangunan lintas sektoral, ekspansi pembangunan melalui kolaborasi vertikal dan horizontal di tahun 2027, penguatan daya saing daerah level regional berkelanjutan pada tahun 2028 serta peningkatan level kemajuan  dan kesejahteraan masyarakat di tahun 2030. (emil)