Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) tahun anggaran 2024 telah disampaikan seluruhnya oleh Bupati Pasuruan, HM. Rusdi Sutejo kepada DPRD. 

Oleh sebab itu, ia berterima kasih kepada seluruh Pimpinan dan anggota dewan atas segala rekomendasi, saran dan masukan perbaikan atas kebijakan yang akan diambil untuk pembangunan di tahun ini maupun tahun-tahun mendatang.

"Atas nama Pemerintah Kabupaten Pasuruan, kami berterima kasih atas saran, rekomendasi dari anggota dewan. Semuanya akan kami jadikan sebagai pijakan untuk menyusun kebijakan," katanya dalam rapat paripurna penyampaian rekomendasi DPRD, Senin (24/3/2025) sore.

Menurutnya,  rekomendasi DPRD ini yang nantinya juga akan diteruskan ke masing - masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar dijadikan sebagai pegangan untuk merumuskan kebijakan anggaran.

"Tentu saran, dan rekomendasi DPRD ini yang akan menjadi salah satu faktor bagi kami untuk terus meningkatkan kinerja dan membuat sebuah inovasi agar terjadi perubahan di Kabupaten Pasuruan," paparnya.

Sekali lagi, Mas Rusdi, sapaan akrabnya menyebut untuk membangun Kabupaten Pasuruan tidak bisa sendirian. Melainkan perlu kolaborasi dan sinergitas agar Pasuruan bisa maju, sejahtera dan berkeadilan.

"Kita tidak bisa bekerja sendirian. Melainkan tim dan sinergitas semua pihak dalam menyusun kebijakan," ucapnya.

Sementara itu, dalam paripurna ini, LKPJ Bupati Pasuruan tahun 2024 diterima. Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan Samsul Hidayat menyebut, LKPJ Bupati Pasuruan sudah sesuai dan akhirnya diputuskan untuk diterima.

"Catatan, kritikan yang konstruktif dari DPRD ini diharapkan bisa menjadi bagian dari penyempurnaan kinerja agar lebih baik ke depannya agar Pasuruan benar - benar bisa maju, sejahtera dan berkeadilan," sambung Samsul.

Jubir Komisi I Bambang Yuliantoro Putro mengatakan, ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan agar ada perbaikan pelayanan ke depan sehingga masyarakat bisa merasakan manfaat dan dampak positifnya.

"Komisi I meminta kepada pemerintah daerah untuk lebih komunikatif dan koordinatif serta akomodatif bersama legislatif guna terciptanya hubungan sebagai mitra pembangunan yang harmonis," terangnya.

Jubir Komisi III Khoirul Anam mengapresiasi atas diraihnya

penghargaan yang cukup membanggakan selama 1 tahun terakhir ini, salah satunya predikat Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan Daerah.

"Penghargaan dan keberhasilan Pemerintah Daerah tersebut merupakan buah kerja sama dari berbagai pihak, baik jajaran DPRD maupun seluruh komponen masyarakat," tutup Anam, sapaan akrabnya. (emil)