Menghadapi cuaca ekstrim di musim hujan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pasuruan terus intens berkoordinasi dengan beberapa pihak. Baik yang dilakukan secara dengan bersurat kepada Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengenai kegiatan normalisasi beberapa Daerah Aliran Sungai (DAS) yang menjadi wewenang dan tanggung jawab masing-masing. Tujuannya tidak lain untuk mengurangi resiko bencana di wilayah Kabupaten Pasuruan yang berpotensi terjadi selama musim hujan dengan intensitas tinggi seperti saat ini.

Menurut Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Kabupaten Pasuruan, Anang Saiful Wijaya, strategi komunikasi tersebut dilakukan secara kontinyu sebagai bentuk tanggung jawab Pemkab Pasuruan dalam mereduksi resiko bencana. Sehingga ada percepatan respon sebagai kelanjutan dari upaya preventif dalam mengantisipasi terjadinya bencana hidrolis di musim hujan. Seperti banjir dan tanah longsor.   

“Jadi tidak semua DAS yang ada di Kabupaten Pasuruan menjadi wewenang kita. Ada yang wewenangnya Pemerintah Pusat dan Pemprov Jatim. Pak Bapati sudah beberapa kali mengirim surat ke Menteri PUPR dan Pemrpov agar segera merealisasikan normalisasi DAS tersebut. Nah itu yang perlu diketahui masyarakat, sehingga paling tidak ada pemahaman bahwa sungai itu tidak hanya menjadi wewenang Pemkab Pasuruan saja”, ujarnya.

Di sisi lain, melalui jargon pendukung program kerja, Pemkab Pasuruan juga mengoptimalkan “Adus Kali” yaitu penelusuran sungai bersama warga dari hulu hingga hilir dengan tujuan agar mengetahui persoalan tentang sungai. Sehingga dapat dicarikan solusinya untuk mengatasi permasalahannya. Berikut ada 2 eskavator yang sudah disiagakan untuk menangani banjir.

“Saat ini sudah ada 11 Desa Tangguh Bencana yaitu program mitigasi bencana untuk mendidik masyarakat agar tangguh menghadapi bencana. Tujuannya untuk mendorong masyarakat agar mandiri, mengantisipasi sekaligus siap mengevakuasi diri ke tempat yang lebih aman jika semisal terjadi bencana”, paparnya pada saat hadir di program dialog interaktif talkshow Pojok Pendopo Pasuruan, Senin (9/3/2020).

Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pasuruan, Tectona Jati menyampaikan bahwa di wilayah Kabupaten Pasuruan ada  lima Daerah Aliran Sungai (DAS) yang berpotensi menyebabkan banjir di musim hujan dengan intensitas tinggi. Masing-masing terdiri dari dua DAS yang merupakan wewenang dari Pemerintah Pusat yaitu sungai Wrati dan sungai Kedunglarangan. Sedangkan tiga DAS lainnya merupakan wewenang dari Pemerintah Provinsi yaitu sungai Welang, sungai Rejoso dan sungai Petung. (Eka Maria+Dewi)