Untuk mempercepat transformasi digital menuju masyarakat digital Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informatika menyiapkan lima program prioritas. Diantaranya dilakukan melalui program Penyediaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), Pengelolaan Spektrum Frekuensi, Pemanfaatan TIK, Penataan Pengelolaan Pos dan Informatika, serta Komunikasi Publik.

Dalam Siaran Pers No. 78/HM/KOMINFO/06/2020 tertanggal 22 Juni 2020 tentang Percepat Digitalisasi Nasional, Kominfo Siapkan 5 Program Prioritas Tahun 2021, Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate menyebutkan bahwa pandemi Covid-19 mendorong percepatan transformasi digital di Indonesia. Sehingga perlu dilakukan upaya optimalisasi layanan TIK untuk publik dan sekaligus akselerasi kebijakan digitalisasi nasional. 

“Untuk mempercepat Digitalisasi Nasional, Kementerian Kominfo membutuhkan anggaran sebesar Rp 22,57 Triliun sehingga terdapat kekurangan Rp16.82 Triliun untuk membiayai kebutuhan inisiatif baru. Beberapa anggaran program Kementerian Kominfo mengalami penyesuaian pada tahun berjalan (tahun 2020) untuk penanganan pandemi Covid-19. Sehingga ditunda ke tahun berikutnya atau diperpanjang waktu penyelesaiannya”, paparnya.

Ditambahkan Menkominfo, anggaran tersebut merupakan kebutuhan percepatan karena adanya penyesuaian belanja kementerian dan lembaga pada tahun anggaran 2020. Oleh karena itu, pihaknya mengusulkan tambahan anggaran (ABT) Rupiah Murni sebesar Rp2,33 Triliun untuk percepatan infrastruktur. Seperti Base Transceiver Station (BTS) dan akses internet di wilayah non komersial juga untuk persiapan pusat data nasional. Hal itu sebagai langkah percepatan digitalisasi nasional, operasional layanan publik dan dukungan sosialisasi Pilkada 2020.

“Dari total 83.218 desa dan kelurahan di Indonesia, 70.670 di antaranya sudah terjangkau layanan 4G. Masih terdapat 12.548 desa dan kelurahan yang belum terlayani 100% 4G di Indonesia. Sebanyak 9.113 desa dan kelurahan di daerah 3T atau tertinggal, terdepan dan terluar serta 3.435 desa dan kelurahan Non 3T”, jelasnya.

Dari data yang diperoleh Dinas Kominfo Kabupaten Pasuruan disebutkan bahwa pembangunan akses jaringan seluler 4G di 9.113 desa dan kelurahan daerah 3T akan diselesaikan sampai dengan tahun 2022 oleh BAKTI. Sedangkan 3.435 Desa/Kelurahan di wilayah Non-3T pembangunan selular 4G diusulkan untuk tetap dibangun oleh operator seluler. Di sisi lain, Kementerian Kominfo telah mengambil beberapa inisiatif agar pembangunan infrastruktur TIK juga bidang komunikasi dan informatika terus berlangsung dan bermanfaat bagi masyarakat. (Eka Maria)