Mengantisipasi tingginya curah dan intensitas hujan, masyarakat harus selalu siaga bencana. Diantaranya dengan selalu rajin meng-update informasi terbaru dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) tentang prediksi cuaca berikut analisanya. Himbauan tersebut disampaikan Bupati Pasuruan Irsyad Yusuf menyikapi kondisi cuaca cukup ekstrim dampak badai La Lina yang diperkirakan mencapai puncaknya pada bulan Desember 2020.

Dengan mengetahui prakiraan cuaca dan analisa klimatologinya, masyarakat dapat melakukan upaya antisipatif. Minimal dalam melakukan mitigasi bencana, sekaligus memahami tentang apa yang seharusnya dilakukan awal jika semisal terjadi bencana. Sehingga mampu meminimalisir akibat yang berpotensi ditimbulkan”, ujar Bupati.

“Desa Tangguh Bencana berarti masyarakat sudah siap siaga menghadapi bencana. Bukan hanya Pemdes saja tapi juga masyarakatnya. Jadi saya himbau masyarakat tetap ikut siaga kalau terjadi bencana mendadak yang tidak bisa diprediksi. Minimal jika mengetahui info dan prakiraan terbaru dari BMKG, bisa betul-betul paham apa yang harus dilakukan awal jika terjadi bencana. Tentunya, selain karena kondisi geografis, bencana sekali lagi disebabkan perubahan alam dan dampak badai La Nina yang tentunya mengkhawatirkan kita semua. Ditambah lagi jika air laut pasang, jika terjadi hujan deras, air sungai akan lama surutnya”, tuturnya setelah pelaksanaan Khotmil Qur’an pagi tadi, Kamis (26/11/2020).  

Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Pasuruan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Organsiasi Perangkat Daerah (OPD) terkait juga terus mengoptimalkan upaya preventif, mengantisipasi bencana hidrologi yang sangat berpotensi terjadi. Seperti banjir, tanah longsor maupun angin kencang. Termasuk merapatkan sinergi dengan TNI/Polri juga kelompok relawan bencana, Tagana, PMI maupun organisasi masyarakat, bersatu-padu menghadapi kesiapsiagaan bencana dari semua lini.

“Kami akan kerahkan semua kemampuan terutama penanganan kegawatdaruratan. Kalau jangka panjang, kami koordinasikan dengan Pemprov/ Pemerintah Pusat yang berkaitan dengan soal kewenangan sesuai aturan dan ketentuan. Yang paling penting adalah penanganan darurat yang harus dilaksanakan. Bersama TNI Polri dan jajaran untuk mengantisipasi darurat bencana banjir”, paparnya. (Eka Maria)