Pemerintah Kabupaten Pasuruan semakin menunjukkan komitmennya dalam upaya pemberantasan korupsi. Diantaranya dilakukan dengan pengamanan aset daerah. Hal itu juga diapresiasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (HAKORDIA) tahun 2022.

Bertempat di Gedung Negara Grahadi, Kota Surabaya, Ketua KPK Firli Bahuri memberikan penghargaan kepada Bupati Pasuruan Irsyad Yusuf yang telah berhasil menyelamatkan aset daerah. Dari target 193 sertifikat, total realisasi sertifikat tanah sebanyak 196. Masing-masing, tanah jalan sebanyak 179 serifikat, tanah cargo sebanyak 1 sertifikat. Juga tanah RSUD sebanyak 1 sertifikat dan tanah sawah sebanyak 15 yang sudah disertifikatkan.

Untuk itu, Gubernur Khofifah Indar Parawansa bersama Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Firli Bahuri, menyerahkan Sertifikat Aset Pemerintah Daerah 100 persen kepada Bupati Pasuruan Irsyad Yusuf. Berikut Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan.

Penghargaan yang sama juga diberikan kepada Bupati Jember, Walikota Blitar dan Walikota Probolinggo. Berikut Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Jawa Timur, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember, Kepala Kantor Pertanahan Kota Blitar dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Probolinggo.

“Ada 2.607 bidang lahan senilai 1,2 Triliun Rupiah yang sudah bisa diselamatkan sebagai aset daerah. Di beberapa Kabupaten/Kota di Jawa Timur sudah ada yang selesai 100 persen untuk sertifikasi aset daerah. Penghargaan ini bentuk apresiasi kepada Kabupaten/Kota karena upaya yang luar biasa. Menjadikan aset tanah di wilayahnya bisa 100 persen bersertifikat," tandasnya.

Dalam sambutannya, Gubernur menyatakan, seluruh elemen Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Timur berkomitmen menjadi bagian dalam menguatkan pemberantasan korupsi secara signifikan. Bukti keseriusan dari tekad pemberantasan korupsi tersebut dapat terpantau dari upaya maksimal Pemerintah Kabupaten/ Kota dalam menyelamatkan aset daerah. Bahkan diantaranya, sertifikasi aset daerah sudah mencapai 100 persen.

Lebih lanjut, Gubernur berharap kepada seluruh Kepala Daerah agar lebih intens dalam melakukan penguatan, pendampingan, konsolidasi dan koordinasi secara kontinyu. Tentunya dalam upaya pemberantasan korupsi di Jawa Timur.

"Terimakasih sinergitas, dukungan dan kebersamaan dalam upaya pemberantasan korupsi di Jatim. Kami juga berterimakasih sudah diberikan kesempatan untuk menjadi tuan rumah HARKODIA tahun ini. Mudah-mudahan semuanya bisa bergerak, membangun Indonesia Pulih Bersatu Berantas Korupsi,” pinta Gubernur Khofifah pada hari Kamis (1/12/2022). 

Sementara itu, pantauan Tim Liputan Humas Protokol dan Komunikasi Pimpinan, Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan, Ketua KPK menitipkan harapannya kepada seluruh Pemimpin Daerah di Jawa Timur. Mampu menjalankan tata kelola pemerintahann yang baik dan benar. Hal itu harus ditunjang dengan pendidikan penanaman budaya antikorupsi, diikuti perbaikan sistem sebagai upaya preventif dalam mencegah terjadinya praktik korupsi.

"Saya berharap, Gubernur, Bupati dan Walikota bisa melaksanakan tugas semaksimal mungkin. Pastikan setiap tahapan manajemen tata kelola pemerintahan. Baik dari segi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan maupun pengelolaan anggaran. Jangan sampai ada praktek korupsi," ujarnya. (Eka Maria)