Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) Kabupaten Pasuruan melibatkan berbagai komunitas untuk ikut mengawasi seluruh tahapan Pemilu 2024.

Seperti yang terlihat di salah satu hotel di Kawasan Kecamatan Prigen, Sabtu (18/11/2023) pagi. 

Puluhan perwakilan lintas komunitas seperti BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa), FORKUGAMA (Forum Komunikasi Umat Beragama) Pasuruan, KNPI (Komite Nasional Pemuda Indonesia) Pasuruan, Kwartir Cabang Pramuka Pasuruan, HIPMI (Himpunan Pengusaha Muda Indonesia) Pasuruan, Asosiasi Jurnalis Pasuruan Bersatu, diundang.

Mereka diajak untuk mengawasi 4 isu penting yang kerapkali terjadi dalam Pemilu. 

Koordinator divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Pasuruan, Ahmad Thoifur Arif mengatakan, Bawaslu punya amanat untuk memberikan pendidikan dan pemahaman kepada masyarakat secara luas tentang pengawasan Pemilu.

Khususnya 4 isu penting yaitu netralitas ASN, disinformasi atau hoak, money politik dan politisasi SARA. Empat hal tersebut harus dikawal agar tak ada pelanggaran yang mencederai pemilu itu sendiri.

"Netralitas ASN, berita hoax, politik uang dan politisasi SARA itu jadi permasalahan krusial yang harus diawasi. Maka dari itu, kita gandeng berbagai komunitas untuk menjadi kepanjangan tangan Bawaslu juga," katanya.

Konteks di lapangan, masyarakat yang tergabung dalam komunitas tertentu dapat menjadi pengawas partisipatif. Sehingga punya PR (pekerjaan rumah)  untuk mentransformasikan ilmunya kepada para anggotanya.

"Diharapkan dapat menjadi agen perubahan yang efektif dalam mengawal Pemilu tanpa ada pelanggaran. Supaya masyarakat agar tahu bahwa politik uang menjadi salah satu bentuk pelanggaran pidana. Ada konsekuensi hukumnya apabila terbukti melakukannya," terang Arif. 

Outputnya, para peserta akan menyusun rancangan tindak lanjut (RTL) dengan membuat kegiatan di komunitas masing - masing. Agar pengawasan partisipatif dapat lebih mengakar di masyarakat. (emil)