Program Family Development Session (FDS) di Kabupaten Pasuruan sukses mengentaskan 1200 KPM PKH (Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan).

Hadi Prayitno, Koordinator PKH pada Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan mengatakan, ke-1200 KPM sudah tak lagi mendapatkan bantuan PKH dari Pemerintah Pusat, lantaran sudah mengalami peningkatan status sosial dan perekonomian. Meningkatnya taraf perekonomian tersebut tak lepas dari kerja keras seluruh pendamping sosial PKH di Kabupaten Pasuruan yang mencapai 199 orang.

“Banyak penerima PKH yang membangun usaha, dan kemudian berkembang hingga tak membutuhkan lagi bantuan dari pemerintah. Karena kita ketahui bersama bahwa PKH ini hanya untuk masyarakat kurang mampu alias miskin yang masuk dalam basis data terpadu kemiskinan,” kata Hadi di sela-sela kesibukannya, Selasa (02/10/2018).

Selama menerima program PKH, para pendamping selalu memberikan 5 modul atau materi seputar pengasuhan anak, kesehatan dan gizi, peningkatan ekonomi keluarga, perlindungan anak, hingga penanganan difabel dan lansia (lanjut usia). Kata Hadi, sukses tidaknya para pendamping tergantung dari kinerja dan motivasi yang kuat untuk bisa meningkatkan kemampuan keluarga penerima manfaat supaya mandiri dan dinyatakan graduasi atau lulus dari program PKH.

“Kalau sudah graduasi, maka sudah bisa dinyatakan mandiri dan siap untuk tanda tangan keluar dari program PKH. Keberhasilan pendamping itu juga merupakan penilaian dari cara kerja atau kinerja setiap tahunnya,” imbuhnya.

Ditambahkan Hadi, untuk tahun 2018, total penerima program PKH mencapai 91.503 KPM, di mana masing-masing KPM menerima bantuan sebesar Rp 2 juta (apabila dalam keluarga terdapat lansia atau difabel), serta Rp 1,890 juta untuk komponen kesehatan (anak sekolah mulai dari SD-SMA sederajat, balita dan ibu hamil).

“Bantuan diberikan setiap 3 bulan sekali melalui rekening Bank BNI atas nama PKM,” singkatnya.

Sementara itu, Gunawan Wicaksono selaku Plt Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan menegaskan bahwa pendamping merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan dan faktor penentu keberhasilan FDS. Sehingga diharapkan nantinya benar-benar dapat berjalan sebagaimana yang direncanakan.

“Dengan adanya FDS, saya berharap peran pendamping mampu memberikan kontribusi nyata terhadap perubahan perilaku, sehingga bisa membawa peningkatan kesejahteraan sosial bagi para KPM dampingannya,” ungkapnya. (emil)