Sampai awal Desember lalu, Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Pasuruan menangani sebanyak 53 kasus ketenagakerjaan. Dari jumlah tersebut paling banyak adalah kasus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang mencapai 65 persen.

Samsul Arifin, Kabid Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (HI dan Jamsostek) Disnaker Kabupaten Pasuruan mengatakan, dari Januari sampai awal desember kemarin ada 53 kasus yang ditangani dan dimediasi oleh Disnaker.

 “Dari jumlah 53 kasus tersebut, 51 kasus sudah selesai ditangani dan 2 kasus masih proses di Pengadilan Hubungan Industrial,” kata Samsul, di sela-sela kesibukannya, Jumat (13/12/2019).

Dijelaskannya, kasus ketenagakerjaan yang ditangani memang beragam. Namun setidaknya ada 3 kategori mulai dari permasalahan hak, PHK dan permasalan kepentingan. Samsul mengatakan paling tinggi adalah terkait masalah PHK yang tercatat mencapai 65 persen kasus yang masuk.

“Untuk kasus PHK ini memang bermacam-macma, seperti haknya yang tidak bisa diterima pekerja sehingga perlu mediasi di Disnaker,” terangnya.

Yang kedua disusul dengan kasus permasalahan hak hingga 26 persen. Untuk masalah hak ini biasanya gaji tidak sesuai ataupun THR yang besarannya juga tidak sesuai. Terakhir masalah kepentingan sebanyak 9 persen. Untuk masalah kepentingan ini biasanya karyawan yang ingin diangkat menjadi pengawai kontrak dan sebagainya.

Lebih lanjut Samsul menyampaikan bahwa dari Disnaker sifatnya memang sebagai mediator dengan mendatangkan karyawan dan pemberi kerja atau perusahaan.

“Dari Disnaker sifatnya hanya memfasilitasi. Namun jika tetap tidak ada kesepakatan dan Disnaker sudah memberikan anjuran dari mediator. Maka terserah dari Tenaga kerja atau perusahaan jika masih tidak sepakat bisa melanjutkan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) di Surabaya,” ujarnya. (emil)