Untuk membantu masyarakat di dalam rangka untuk menopang daya beli yang merosot akibat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebagai dampak pandemi Covid-19, Pemerintah Pusat akan memperpanjang bantuan sosial (bansos). Kata Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, bansos akan diperpanjang sampai Desember dan disalurkan secara tunai non-cash.

“Seperti program PKH, Kartu Sembako, diskon listrik, bansos untuk non-Jabodetabek, bansos untuk Jabodetabek, BLT Dana Desa dan Kartu Prakerja ini totalnya Rp 178,9 triliun”, ujar Menkeu saat memberikan keterangan usai Rapat Terbatas (Ratas), di Jakarta, Rabu (03/06/2020).

Dalam Ratas telah diputuskan bahwa bansos diberikan dalam bentuk sembako. Namun memang dari interval bulan Juli hingga Desember 2020, nilai manfaatnya turun dari Rp 600.000 menjadi Rp 300.000 per bulan.

“Jadi untuk Jabodetabek sekarang akan sampai Desember, namun mulai Juli hingga Desember manfaatnya turun dari Rp 600.000 menjadi Rp 300.000 per bulan. Nantinya akan dilakukan transfer ke nama dan account mereka sesuai dengan data di Kementerian Sosial maupun kerja sama dengan pemerintah daerah masing-masing,” terang Menkeu.

Untuk BLT Dana Desa, sambung Menkeu, yang sekarang juga diperpanjang hingga September, antara Juli hingga September manfaatnya diturunkan dari Rp 600.000 menjadi Rp 300.000. Sehingga total untuk BLT Desa ini akan mencapai Rp 31,8 triliun.

“Sedangkan yang tadi bansos tunai non-Jabodetabek itu totalnya menjadi Rp 32,4 triliun dan untuk bansos Jabodetabek totalnya Rp 6,8 triliun. Dari data terpadu, penerima bansos itu mayoritas adalah para petani, peternak, dan pekebun yaitu 18,4 juta sendiri”, jelasnya.

Menkeu menambahkan, pemberian bantuan tersebut merupakan dukungan yang diberikan pemerintah untuk menahan daya beli agar tidak menurun akibat adanya Covid-19. Juga  merosotnya kegiatan ekonomi terutama di level masyarakat di akar rumput.

“Bantuan juga diberikan kepada pedagang dan pekerja sektor swasta 4,2 juta, pekerja bangunan 3,4 juta, pekerja pabrik sekitar 3,3 juta, sopir dan pekerja sektor komunikasi 1,3 juta, nelayan hampir 900 ribu dan sektor lainnya. Ini sudah mencakup 40% dari masyarakat”, tandasnya. (Eka Maria)