Wakil Bupati Mujib Imron mengapresiasi tugas dan peran Petugas Pengolah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Terlebih dalam tugas kesehariannya, operator Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) sangat berperan dalam melakukan verifikasi dan validasi data masyarakat.

Hal itu juga yang menjadi perhatian Pengasuh Pondok Pesantren Terpadu Al Yasini tersebut dalam acara Sosialisasi Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan. Dilaksanakan di Gedung MWC Nu Sukorejo, Rabu (14/9/2022), Wakil Bupati menitikberatkan tentang apa saja yang harus diperhatikan oleh para pejuang data dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Sehingga mampu mendukung dan menopang aktivitas Pemerintah Daerah untuk tercapainya pembangunan Kabupaten Pasuruan.

“Menjadi Operator SIKS–NG adalah tugas mulia dengan perannya dalam verifikasi dan validasi data masyarakat. Maka dari itu, saya berpesan, dalam melakukan pengelolaan data harus benar-benar diperhatikan unsur aksesibilitas, kehandalan, ketepatan waktu dan akuntabilitas data. Semuanya sangat dibutuhkan untuk penyelenggaraan kesejahteraan social,” papar Wakil Bupati kepada selurh peserta kegiatan.

Menurut Gus Mujib sapaannya, hingga saat ini, penyebab sulitnya pemerataan pembangunan terletak pada ketersediaan data. Selama ini, penanganan kemiskinan melalui pemberian bantan sosial, misalnya terkendala dengan ketidaksinkronan dan pemutakhiran data. Hal itulah yang menjadi tantangan tersendiri bagi Operator SIKS–NG.

“Saya berharap, pertemuan penting ini akan melahirkan rumusan-rumusan visioner dan rencana-rencana program strategis untuk kelancaran pembangunan Kabupaten Pasuruan. Saya juga berharap, forum ini juga bisa menjadi ajang dialogis atas berbagai permasalahan yang masih mengganjal dan menemukan jalan keluar yang konstruktif untuk menyampaikan aspirasi dari Saudara-saudara Operator Data di Kabupaten Pasuruan,” tutur Wakil Bupati didampingi Kepala Bakesbangpol Kabupaten Pasuruan, Eddy Supriyanto.

Diketahui, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial menjadi dasar acuan bagi Pemerintah dalam melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Sehingga sangat dibutuhkan pengelolaan yang baik, akuntabel dan berkelanjutan dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara. Meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial maupun perlindungan sosial. (Eka Maria)