Sebanyak 3640 Vaksin Covid-19 tiba di Kabupaten Pasuruan, Senin (25/01/2021) malam.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan, Dr Ani Latifah mengatakan, ribuan vaksin tersebut akan tiba sekitar pukul 18.00 WIB. Begitu tiba, seluruh vaksin tersebut akan ditempatkan di lemari pendingin yang ada di dalam Gudang Farmasi Kesehatan (GFK) yang lokasinya berdekatan dengan Posko Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Pasuruan.

“Ini masih di tol, dan mungkin datang sekitar pukul 18.00 WIB. Kalau sudah tiba, langsung kami simpan di GFK, dekat dengan Posko Satgas,” kata Ani yang terlihat menunggu kedatangan Vaksin Covid-19 di GFK, Bangil.

Dijelaskannya, 3640 vaksin tersebut belum merupakan jumlah total dari kuota vaksin yang diterima oleh Kabupaten Pasuruan, mlainkan masih tahap pertama. Sedangkan sisanya masih menunggu informasi dari Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur.

“Vaksin yang datang malam ini adalah yang tahap pertama. Kalau yang kedua kita belum tahu kapan datangnya,” singkatnya.

Lebih lanjut Ani menegaskan bahwa ribuan vaksin yang datang saat ini hanya diperuntukkan untuk Kepala Daerah plus anggota Forpimda Kabupaten Pasuruan, serta para tenaga kesehatan yang berada di RS Bangil, RSUD Grati, RS Prima Husada, puskesmas, klinik maupuk praktek mandiri.

Terkecuali Wakil Bupati Pasuruan, KH Abdul Mujib Imron yang tidak divaksin lantaran sudah pernah terinfeksi Covid-19 dan sembuh.

“Kalau Pak Wabup tidak termasuk yang akan divaksin, karena beliau pernah terpapar virus corona. Itu adalah salah satu persyaratan seseorang yang akan divaksin, yakni tidak pernah terinfeksi,” jelasnya.

Rencananya, seluruh vaksin tersebut akan mulai disitribusikan ke seluruh lokasi, keesokan harinya. Untuk petugas, Dinas Kesehatan sudah mengerahkan seluruh tenaga kesehatan, baik dokter, bidan, maupun perawat dalam vaksinasi. Para petugas ini pun jauh-jauh hari telah menjalankan pelatihan agar saat pelaksanaan sudah bisa langsung bergerak cepat.

"Petugas juga sudah disiapkan. Begitu juga untuk mereka yang divaksin juga harus sehat, belum pernah terinfeksi Covid, dan tidak memiliki penyakit bawaan," ungkapnya.

Lebih lanjut Ani menegaskan bahwa setelah kelompok prioritas, maka selanjutnya akan berlanjut pada kelompok masyarakat lainnya di tahap kedua dan seterusnya. Termasuk para tenaga pendidik, alim ulama, tokoh agama dan masyarakat umum. Kata Gus Mujib, prioritas tersebut adalah kebijakan yang berasal dari Pemerintah Pusat dan dilaksanakan oleh Pemda di seluruh wilayah Indonesia.

"Karena vaksin ini juga belum mencover jumlah penduduk se-Indonesia. Nakes harus didahulukan, baru TNI, POLRI, POL PP dan masyarakat," tandasnya. (emil)