Sebanyak 501.899 keluarga di Kabupaten Pasuruan, mulai didata.

Pendataan keluarga merupakan bagian dari Program Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang sudah dimulai sejak 1 April 2021 lalu dan akan berakhir 31 Mei mendatang.

Kepala Dinas KB-PP (Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan) Kabupaten Pasuruan, Drg Loembini Pedjati Lajoeng mengatakan, semua keluarga tidak luput dari pendataan, termasuk juga Keluarga Bupati Pasuruan, HM Irsyad Yusuf maupun Wakil Bupati Pasuruan, KH Abdul Mujib Imron 

Untuk pendataan keluarga Bupati Irsyad Yusuf sudah dilakukan pada 1 April lalu, sedangkan untuk keluarga Gus Mujib baru selesai didata, Selasa (06/04/2021) siang.

"Keluarga Bupati dan Wakil Bupati sudah selesai dilakukan, dan kita akan bergerak terus sampai sesuai dengan target sasaran yang ditetapkan," katanya.

Dalam melakukan pendataan, para kader pendata akan melakukan dua cara. Yakni secara manual dan online. Dijelaskan Loembini, untuk cara manual, petugas datang ke masing-masing rumah warga dengan membawa form pertanyaan yang bisa langsung dijawab tertulis oleh keluarga. Sedangkan cara online, para keluarga cukup mengisi formulir yang tersedia dalam aplikasi smart phone. 

Hanya saja, dalam praktek di lapangan, banyak kendala yang ditemui oleh keluarga yang akan memasukkan data keluarga melalui smart phone, sehingga apabila terjadi hal seperti itu, para kader yang akan datang ke rumah warga.

"Kebanyakan faktornya karena servernya mungkin penuh. Mengingat pendataan keluarga ini dilakukan secara serentak dengan waktu yang sama. Akhirnya ketika upload data atau login, banyak yang belum bisa masuk," jelasnya.

Lebih lanjut Loembini mengungkapkan, 501.899 keluarga yang akan didata terdiri dari 373.950 keluarga yang menjadi sasaran pendataan melalui sistem online, dan sisanya sebanyak 127.919 orang yang akan didatangi 3346 kader pendata se-Kabupaten Pasuruan.

"Kita tidak membuka rekruitmen petugas pendataan, mengingat ada kader yang kita punyai di seluruh desa se-Kabupaten Pasuruan. Mereka kita berikan semacam uang lelah sebagai pengganti jasa mendata," ungkapnya. 

Sementara itu, saat ditanya perihal pertanyaan apa saja yang akan dilontarkan oleh kader pendata, Loembini menyampaikan bahwa ada 53 pertanyaan yang harus dijawab. Pertanyaan tersebut seputar kependudukan, KB (Keluarga Berencana), pembangunan keluarga hingga penerapan nilai moral dalam keluarga.

"Seperti bagaimana kondisi rumah, penggunaan air hingga makanan yang dikonsumsi. Bahan bakar yang digunakan untuk memasak dll, semuanya kita tanyakan pokoknya," terangnya. 

Dengan pendataan keluarga, pemerintah akan mengetahui banyak hal, diantaranya akan lebih mudah dalam memberikan bantuan yang lebih tepat sasaran. Lantaran Pemerintah daerah lebih mengetahui detail masing-masing keluarga di daerahnya. 

"Pemerintah termasuk Pemerintah Daerah akan lebih tahu Kepala keluarga (KK) mana yang pantas mendapat bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), dapat perhatian risiko stunting dan juga lainnya, seperti perbaikan lingkungan, sanitasi hingga air bersih," tutupnya. (emil)