Hingga saat ini, ada sekitar 5000 kartu BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) di Kabupaten Pasuruan yang belum tersalurkan. Pemerintah Kabupaten Pasuruan melalui Dinas Sosial (Dinsos) mantargetkan akhir agustus ini, seluruh kartu sudah di tangan seluruh keluarga penerima manfaat (KPM).

Gunawan Wicaksono, Plt Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan mengatakan, belum sampainya kartu BPNT sebagai pengganti dari program rastra (beras sejahtera) disebabkan beberapa factor, diantaranya perubahan data penerima yang ternyata meninggal dunia, tidak hadirnya KPM saat penyaluran hingga permasalahan administrasi.

“Contohnya saja awal Juni lalu, ada 13.884 KPM yang belum mendapatkan kartu BPNT. Dari jumlah tersebut, sebanyak 11.810 tidak hadir saat penyaluran, meninggal 909 KPM, yang masih ditunda berjumlah 1.165 KPM. Tapi karena sekarang sudah masuk bulan agustus, banyak yang sudah kita salurkan dan menyisakan 5000 an kartu saja,” kata Gunawan saat ditemui di kantornya, Kamis (09/08/2018).

Dijelaskannya, jumlah KPM yang menerima BPNT untuk tahun ini sebanyak 64.944 KPM. Setiap KPM mendapatkan bantuan senilai Rp 110 ribu yang dibagikan perbulan dalam bentuk kartu, untuk kemudian bisa ditukarkan dengan beras atau telur pada agen Bank BNI sebagai rekanan yang ditunjuk.

“Bedanya dengan rastra yang penyalurannya langsung,kalau  lewat Kartu BPNT ini, KPM harus mengambil ke agen BPNT yang ditunjuk, yakni Bank BNI. Penerima kartu BPNT ini adalah KPM penerima rastra tapi belum mendapatkan kartu PKH (Program Keluarga Harapan),” imbuhnya.

Perlu diketahui, penyaluran kartu BPNT sudah mulai dilakukan sejak bulan mei 2018 lalu. Total KPM se-Kabupaten Pasuruan berjumlah 109.031 KPM, terdiri dari 44.098 KPM PKM dan 64.933 KPM NON PKH. Kata Gunawan, untuk 5000 KPM yang belum mendapatkan kartu BPNT akan kembali diverifikasi dan validasi data, agar tidak ada kesalahan dalam jumlah maupun target penerima kartu BPNT itu sendiri.

“Untuk KPM yang tidak hadir saat penyaluran kartu, rencananya akan kita panggil lagii. Termasuk untuk KPM yang masih bermasalah administrasi seperti nama antara KTP atau KK yang tidak sama termasuk di Kartu BPNTnya. Sedangkan untuk KPM yang meninggal, akan kita verifikasi ulang dan akan dimasukkan dalam data warga miskin. Ini agar nantinya tahun depan akan masuk dalam penerima BPNT,” beber Gunawan. (emil)