Mengantisipasi terjadinya gelombang pengangguran akibat adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang terpaksa dilakukan beberapa perusahaan selama pandemi Covid-19, Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus mendorong para pekerja terdampak agar segera mendaftar program Kartu Prakerja dari Pemerintah Pusat. Saat ini telah dibuka pendaftarannya untuk gelombang pertama.

Berdasarkan informasi yang diterima Dinas Kominfo Kabupaten Pasuruan, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menyatakan bahwa memudahkan warga Jawa Timur dalam mengaksesnya, disediakan posko layanan pendampingan yang dibuka untuk pendaftaran program tersebut. Baik para pekerja yang dirumahkan, pekerja yang terkena PHK maupun para pencari kerja yang terkendala dipersilahkan segera mendaftar mandiri, baik melalui gadget maupun perangkat mandiri. Sehingga bisa mendapatkan pendampingan dengan mendatangi Posko Pendampingan yang disiapkan di 56 titik layanan.

“Mulai Senin, 13 April 2020 kami buka tempat layanan pendampingan bagi mereka yang ingin mengakses program Kartu Prakerja. Petugas dari kami akan membantu melakukan pendaftarannya. Layanan ini buka mulai hari ini sesuai jam kerja. Syaratnya juga sangat mudah. Cukup membawa KTP, sudah berusia 18 tahun, dan tidak sedang mengikuti pendidikan formal”, ujarnya di Gedung Negara Grahadi.

Posko layanan pendampingan tersebut bisa diakses di 56 titik, diantaranya di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur di Jl Dukuh Menanggal, Surabaya. Ada juga posko pendampingan yang disediakan di 16 titik di UPT Balai Latihan Kerja se-Jawa Timur. Berikut dibuka di LTSA-UPT P2TK di Jl Bendul Merisi Surabaya dan di kantor Dinas Tenaga Kerja di 38 Kabupaten/ Kota se-Jawa Timur.

Sedangkan bagi yang mendaftar program Kartu Prakerja dari rumah dan membutuhkan bantuan, juga masih ada layanan call center di nomor 031-8293097 dan 031- 8280254. Selain memberikan bantuan pendampingan untuk mendaftar program Kartu Prakerja, Pemprov Jatim juga terus melakukan pendataan nama-nama yang sudah masuk sebagai pegawai terdampak terkena PHK maupun yang dirumahkan akibat wabah Covid-19.

Diketahui, hingga akhir pekan tanggal 11 April 2020, data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jatim menyebutkan bahwa jumlah pegawai di Jawa Timur yang dirumahkan ada sebanyak 20.036 orang. Sedangkan yang mengalami PHK ada sebanyak 3.315 orang. Sementara itu, ada sebanyak 4.302 dari Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang juga terdampak Covid-19, baik yang putus kontrak, bermasalah, maupun yang gagal berangkat. Mereka itulah yang saat ini diusulkan Pemprov Jatim ke Kementerian Tenaga Kerja untuk mendapatkan program Kartu Prakerja. Berikut sebanyak 43 ribu pekerja yang terkena PHK di Jatim sebelum wabah Covid-19. (Eka Maria)