Diraihnya anugerah Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke delapan kalinya merupakan prestasi yang patut disyukuri sekaligus sebagai tantangan tersendiri bagi Pemerintah Kabupaten Pasuruan. Selain sebagai indikator dari pelaksanaan dan pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan, ke depannya harusada peningkatan secara terukur dan kontinyu.

Kata Gus Irsyad sapaan familiar Bupati Pasuruan, keduanya harus berjalan beriringan. Sehingga mampu menghasilkan output dan outcome kinerja pemerintahan daerah yang maksimal.       

“Kita termasuk 8 kali berturut dapat anugerah WTP. Intinya memang mempertahankannya lebih berat daripada meraihnya pertama kali. Saya kira ini tantangan, opini WTP ini salah satu indikator bahwa pelaksanaan dan pengelolaan keuangan akuntabel dan transparan. Tapi harus ada peningkatan ke depannya. Tentunya ke depan harus lebih baik dan detil lagi dalam pertanggungjawabannya”, jelas Bupati pada saat memberikan sambutan pada acara Halal Bihalal virtual bersama Forkopimda dan Masyayikh Kabupaten Pasuruan, Rabu (19/5/2021).

Maka dari itu, Kepala Daerah menekankan kepada seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar berkomitmen secara bersama-sama. Modal utamanya yakni bagaimana caranya agar memiliki semangat dan motivasi yang kuat dalam mengelola keuangan.

“Saya berharap, ada komitmen bersama dalam mengoptimalkan pengelolaan administrasi keuangan. Tidak hanya kepala OPD-nya saja tapi semua jajarannya harus satu motivasi dan semangat bisa akuntabel dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan dalam pelaksanaan program kegiatan. Semuanya harus sinergis dengan program piroritas dan  SAKIP. Pada akhirnya pembangunan di Kabupaten Pasuruan bisa maksimal”, tandas Gus Irsyad.   

Diberitakan sebelumnya, Kabupaten Pasuruan menjadi salah satu dari empat Kabupaten/Kota yang menerima Laporan Hasil Penerimaan (LHP) sebagai rangkaian akhir dari proses pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2021. Penghargaan diterimakan langsung dari BPK Jawa Timur kepada Bupati Pasuruan dan Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Sudiono Fauzan di Gedung BPK Jawa Timur pada hari Selasa (11/5/2021),

Menurut Kepala Perwakilan BPK Jawa Timur, Joko Agus Setyono, Opini WTP yang diterima oleh 4 Kabupaten/Kota tersebut sebagai bentuk profesionalitas dalam penyajian laporan keuangan. Selanjutnya pemeriksaan BPK di masa pandemi tetap memperhatikan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, sehingga opini yang diberikan oleh BPK benar-benar memberikan keyakinan yang memadai terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan oleh pemerintah daerah. (Eka Maria+Iguh)