Pemerintah Kabupaten Pasuruan terus berusaha mencari solusi atas banjir yang hingga kini masih terjadi setiap tahunnya, salah satunya dengan melakukan usulan-usulan kebencanaan kepada pemerintah pusat.

Usulan tersebut disampaikan Bupati Pasuruan, HM Irsyad Yusuf di hadapan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono, di Kantor Kementerian PU-PERA, Jakarta, Senin (30/01).

Menurut Irsyad, total ada 8 usulan yang disampaikan, diantaranya normalisasi sungai, pembangunan tanggul, peninggian jembatan, perbaikan jalan, hingga tindak lanjut kedaruratan terhadap banjir yang terjadi di Kabupaten Pasuruan.

“Alhamdulillah, kita langsung diterima oleh Pak Menteri dan juga Dirjen Sumber Daya Air, Imam Santoso dan Dirjen Bina Marga, Arie Setoadi Moerwanto. Intinya usulan yang kita sampaikan akan segera ditindaklanjuti oleh pemerintah pusat,” kata Irsyad, saat mengudara bersama Radio Suara Pasuruan, Selasa (31/01).

Mengenai kapan tindak lanjut pemerintah pusat, Bupati Irsyad menegaskan bahwa dalam waktu dekat akan turun ke Kabupaten Pasuruan untuk meninjau sekaligus melakukan langkah konkrit sesuai usulan sebelumnya.

“Yang paling penting adalah langkah kedaruratan. Karena sekali lagi saya tegaskan bahwa mulai tahun 2008 sampai sekarang, belum ada tindak lanjut yang dilakukan oleh pemerintah pusat pasca banjir yang kerapkali menjadi tamu langganan tatkala musim penghujan dating. Kami dari pemerintah daerah juga hanya bisa melakukan langkah kedaruratan, seperti pembangunan posko, distribusi makanan, obat, beras sampai dengan penyaluran air bersih. Begitu juga normalisasi yang juga kita lakukan. Tapi semua daerah aliran sungai (DAS) di Kabupaten Pasuruan yang melintas di Jalan Nasional maupun Propinsi dan itu ada di Kabupaten Pasuruan,” imbuhnya.

DAS yang dimaksud Irsyad berjumlah 8 yang masuk wilayah Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) propinsi dan Nasional, seperti Kedunglarangan, Wrati, Rejoso sampai Kali Welang. Dari semua sungai tersebut, belum ada langkah konkrit permanen. Sebut saja peninggian jembatan di Sungai Betotot yang tidak dilakukan, padahal kondisi jalan semakin naik.

“Ternyata di Kementerian juga sedang ada perubahan kebijakan. Akan tetapi, pemerintah pusat sudah memastikan akan menangani banjir di Kabupaten Pasuruan,” tegasnya. (emil)