Dalam sepekan ini, Pemkab Pasuruan bertabur penghargaan.

Setelah mendapat penghargaan Swasti Saba, Daerah Pengelola Input KUR terbaik serta Daerah Peduli Ketahanan Pangan, Bupati Pasuruan, HM Irsyad Yusuf menerima Piagam Penghargaan Pelayanan Publik atas raihan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangil sebagai Role Model Penyelenggaraan Pelayanan Publik Katagori Pelayanan Publik "Sangat Baik" Tahun 2019.

Penghargaan tersebut  diserahkan langsung oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Tjahjo Kumolo kepada Bupati Irsyad Yusuf yang diwakili oleh Plt RSUD Bangil, Dr Agung Basuki dalam acara Penyampaian Hasil Evaluasi dan Penghargaan Pelayanan Publik Wilayah II Tahun 2019, di Hotel Redtop Pecenongan, Jakarta, Jumat (22/11/2019) pagi.

Evaluasi tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Selain RSUD Bangil, dua OPD (Organisasi Perangkat Daerah) di Kabupaten Pasuruan lainnya juga menerima hasil evaluasi pelayanan publik. Yakni Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPT) yang meraih predikat “Baik”, serta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan yang menerima evaluasi kategori “Baik dengan Catatan”.

Ditemui sesaat setelah memimpin Apel Gelar Pasukan Pengamanan Pilkades Serentak di Stadion R Soedrasono, Pogar Bangil, Jumat (22/11/2019) sore, Bupati Irsyad mengatakan, pelayanan publik berada di paling atas dari sebuah birokrasi. Oleh karenanya, secara berkelanjutan, setiap OPD dituntut untuk terus berinovasi, mengeluarkan amunisi-amunisi baru yang bersifat fresh, cepat, tepat demi memberikan kepuasan seluruh masyarakat yang mendapat pelayanan Pemkab Pasuruan.

“Saya terus semangati para Kepala OPD agar juga berinovasi. Kalau atasan punya ide brillian, pasti di bawahnya semakin termotivasi. Itulah inti sebuah birokrasi, tiada henti berinovasi memberikan pelayanan public yang optimal,” katanya.

Dalam konteks di lapangan, Bupati Irsyad memastikan masyarakat mendapat pelayanan publik yang baik, prima dan memberikan alur kemudahan bagi masyarakat. Tak hanya itu saja, seluruh OPD harus dapat memangkas alur birokrasi, tidak berbelit-belit. Hal itu sesuai dengan salah satu prioritas utama Presiden Joko Widodo.

Dengan perolehan predikat tersebut, Irsyad menegaskan bahwa tiga OPD tersebut tidak boleh berpuas diri. Dalam artian, masih perlu kerja keras dan komitmen masing-masing Pimpinan dan staf untuk menuju pelayanan publik yang prima.

“Kita ketahui bersama bahwa ada enam aspek yang dinilai, yakni profesionalisme SDM, sarana prasarana, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi, pengaduan, serta inovasi. Meski belum prima, kita akan terus belajar dan bekerja keras sampai prima,” jelasnya kepada Suara Pasuruan. (emil)