Seluruh Kepala Organisasi Pimpinan Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan berkewajiban untuk meningkatkan ikhtiar kolektif. Yakni melakukan sebuah gerakan secara bersama-sama untuk menghindari budaya korupsi dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya.

Disampaikan di Pendopo Nyawiji Ngesti Wenganing Gusti sesaat seusai mengikuti peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Harkordia) 2021 secara hybrid dari Gedung Merah Putih KPK Jakarta hari ini, Kamis (9/12/2021), Kepala Daerah menggarisbawahi beberapa poin penting. Fokusnya lebih kepada seruan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Pasuruan agar memiliki komitmen kuat dalam upaya memberantas korupsi di semua lini.

“Tadi banyak disampaikan, arahan jelas dari Pak Presiden. Saya berpesan kepada seluruh Kepala OPD agar terus berikhtiar. Bagaimana budaya korupsi itu harus dihindari secara bersama-sama,” tandas Bupati di hadapan Sekretaris Daerah Kabupaten Pasuruan Anang Syaiful Wijaya dan Kepala OPD.

Dalam arahannya, Bupati kembali mengingatkan kepada pimpinan OPD agar benar-benar bekerja sesuai dengan aturan dan ketentuan. Hal itu juga yang harus digaungkan ke masing-masing instansinya. Sehingga ada kesepakatan dan komitmen kuat dalam menghindari tindakan korupsi.

“Korupsi itu mengambil yang bukan haknya. Ikhtiar yang kita lakukan tidak hanya ikhtiar lahir saja. Misalnya saling mengingatkan melalui sosialisasi gerakan anti korupsi. Ada kesadaran yang harus kita bangun. Sedangkan ikhtiar batin melalui kegiatan pengajian missal Khotmil Qur'an. Lebih mendekatkan diri kepada sang pencipta, mudah-mudahan kita dijauhkan dari kesulitan,” ujarnya.

Menurut Ketua Ikatan Alumni Muhammadiyah Malang (IKA UMM) yang familiar disapa Gus Irsyad tersebut, sudah menjadi sebuah kewajiban bersama untuk saling mengingatkan. Tujuannya tidak lain membangun kesadaran penuh ASN Kabupaten Pasuruan dalam budaya anti korupsi.

“Korupsi diawali dari ketidakkonsistenan dan mengambil yang bukan hak kita. Jadi hati-hati dalam bekerja. Selalu sesuaikan aturan. Untuk selanjutnya, harus ada peningkatan kapasitas auditor, pengelola keuangan OPD. Semuanya kegiatan dan administrasi keuangannya harus benar-benar dipertanggungjawabkan,” pinta Bupati mengakhiri arahannya.

Sebelumnya, dalam sambutannya pada saat menghadiri peringatan Harkodia 2021, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan bahwa korupsi merupakan extra ordinary crime yang mempunyai dampak luar biasa. Maka dari itu, dibutuhkan upaya-upaya yang lebih fundamental dan komprehensif yang dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat.

“Upaya penindakan sangat penting dilakukan secara tegas dan tidak pandang bulu. Bukan hanya untuk memberikan efek jera kepada pelaku, tetapi penindakan juga sangat penting untuk menyelamatkan uang negara dan mengembalikan kerugian negara”, kata Kepala Negara.

Agenda peringatan bertema "Satu Padu Bangun Budaya Antikorupsi" yang dilaksanakan secara hybrid dengan standar protokol kesehatan ketat tersebut dihadiri oleh beberapa pejabat tinggi negara. Diantaranya Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko, Menteri Bappenas Suharso Monoarfa dan Menpan-RB Tjahjo Kumolo. Berikut Mendagri Tito Karnavian dan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno. (Eka Maria)