Pemerintah Kabupaten Pasuruan bersama 7 Pemkab/Pemkot di Jawa Timur menandatangani komitmen bersama menuju Provinsi Jawa Timur 100 Persen Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) Tahun 2024.

Penandatanganan tersebut dilaksanakan di Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, Kamis (28/3/2024) dan didahului oleh Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono. Sedangkan Pemkab Pasuruan diwakili oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pasuruan, Yudha Triwidya Sasongko. 

Menurut Yudha, Pemprov Jatim pada tahun ini menargetkan capaian SBS bisa 100% hingga ditingkatan desa dan kelurahan se-Jawa Timur. Termasuk di Kabupaten Pasuruan. 

"Kalau tadi saya menyimak paparan dari Dinkes Provinsi Jawa Timur, sekarang ini capaian SBS desa/kelurahan pada Desember 2023 lalu sudah mencapai 92,19 %. Dan tahun ini ditargetkan 100%. Makanya kita juga harus bisa mencapai target itu," kata Yudha, usai acara dilaksanakan. 

Usai dilakukan penandatanganan komitmen dilanjutkan pula dengan dialog membahas percepatan SBS di delapan kabupaten/kota tersebut. 

Menurut Yudha, Kabupaten Pasuruan masih masuk dalam kategori berstatus Kabupaten Buang Air Besar Sembarangan (BABS) bersama 7 Kota/Kabupaten lain seperti Kabupaten Sidoarjo, Kota Probolinggo, Kota Pasuruan, Kabupaten Jember, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Probolinggo, dan Kabupaten Situbondo.

Dengan fakta tersebut, maka tahun ini Pemkab Pasuruan menargetkan seluruh desa di Kabupaten Pasuruan 100% ODF. 

"Sesuai yang disampaikan Bapak Pj Bupati Pasuruan bahwa tahun ini Insya Allah Kabupaten Pasuruan menyandang Kabupaten ODF," singkatnya. 

Saat ditanya berapa desa di Kabupaten Pasuruan yang masih belum ODF (open defecation free), Yudha menegaskan bahwa tersisa 26 desa belum ODF. Sedangkan dari 365 desa/kelurahan se-Kabupaten Pasuruan, sebanyak 339 desa/kelurahan sudah 100% ODF. 

"Insya Allah tahun 1ni bisa 100 persen ODF, dan bulan Juni Deklarasi Kabupaten ODF. Mohon doanya saja," imbuhnya. 

Lebih lanjut Yudha menegaskan bahwa banyak upaya yang dilakukan terutama dukungan dari Pimpinan Daerah, Stakeholder, CSR Perusahaan dalam mewujudkan Kabupaten Pasuruan sebagai Kabupaten ODF. 

"Kalau detail kegiatan ya banyak sekali, karena kolaborasi antar OPD, support dari Forpimda, termasuk CSR Perusahaan yang sama-sama berkomitmen untuk menjadikan desa/kelurahan se-Kabupaten Pasuruan menjadi ODF," tutupnya. (emil)