Pemerintah Kabupaten Pasuruan siap menyambut program Revitalisasi Tambak Pantura (Pantai Utara). Pernyataan itu disampaikan oleh Penjabat (Pj.) Bupati Pasuruan, Andriyanto di sela-sela kehadirannya dalam acara Peresmian Modeling Budidaya Ikan Nila Salin milik Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) oleh Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo.

Menurutnya, terpilihnya Kabupaten Pasuruan sebagai satu diantara kawasan penerima program Revitalisasi Tambak Pantura dari Pemerintah Pusat merupakan peluang sekaligus kesempatan luar biasa. Khususnya dalam mengembangkan sektor perikanan melalui budidaya Ikan Nila Salin yang sedianya akan mulai diimplementasikan pada tahun 2025 mendatang.  

"Atas nama Pemerintah Kabupaten Pasuruan, saya menyambut baik dan berupaya maksimal untuk menjemput program Revitalisasi Tambak Pantura, program dari Kementerian Perikanan. Terutama yang difokuskan pada budidaya Ikan Nila Salin. Saya berharap, program ini bisa meningkatkan produksi budidaya Ikan Salin untuk kebutuhan ekspor. Sehingga dapat meningkatkan pendapatan pembudidayanya,"  ujarnya dengan nada optimis pada hari Rabu (8/5/2024).

Oleh karenanya, pria berkacamata berpembawaan enerjik yang merupakan Manajer Persekabpas tersebut meminta kepada Dinas Perikanan Kabupaten Pasuruan untuk memfasilitasinya. Memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan program. Mulai dari tahapan persiapan, penerapan hingga melakukan monitoring dan evaluasi Budidaya Ikan Nila Salin yang siap diaplikasikan di Kabupaten Pasuruan. 

"Tentunya, dalam rangka menyukseskan Revitalisasi Tambak Pantura, saya mohon Kepala Dinas Perikanan beserta jajarannya untuk menyiapkan dan memberikan dukungannya terhadap pelaksanaan program," pinta Pj. Bupati Andriyanto.

Merespon beberapa petunjuk dari Pj. Bupati Andriyanto tersebut, Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Pasuruan, Alfi Khasanah yang juga turut hadir dalam acara Peresmian Modeling Budidaya Ikan Nila Salin menyatakan kesiapannya dalam mendukung Budidaya Ikan Nila Salin. Program percontohan yang sedianya juga akan akan dikembangkan di Kabupaten Pasuruan sebagai salah satu lokasi sasarannya. Saat ini masih dalam proses penyiapan pelaksanaan program secara komperehensif sebelum kemudian diimplementasikan di beberapa kawasan yang telah ditunjuk menjadi lokasi budidaya. 

"Program ini merupakan dana belanja hibah bagi pembudidaya Ikan Nila Salin dari Kementerian Perikanan. Yang menyeleksi penerimanya dari Pemkab Pasuruan melalui Dinas Perikanan. Kami sudah melakukan identifikasi lokasi yang nantinya akan dijadikan tempat budidaya Ikan Nila Salin, dibarengi dengan kegiatan sosialisasi sekaligus pendampingan kepada pembudidaya. Ada 589 hektar yang rencananya akan dikembangkan di Kecamatan Bangil dan Kecamatan Rejoso," tuturnya kepada Tim Humas Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, Setda Kabupaten Pasuruan.

Ditambahkannya, kesiapan pelaksanaan program juga didukung dengan kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) dari para pembudidaya dalam mengelolanya. Maka dari itu, Dinas Perikanan Kabupaten Pasuruan akan memberikan pendampingan secara intens dan membekalinya dengan teknik budidaya Ikan Nila Salin. 

"Nanti akan dibangun infrastuktur jalan, model tambaknya, instalasi listrik, kelengkapan sarana dan prasana. Jadi kita tinggal melaksanakan, anggaran ada di Kementerian Perikanan. Total 28 Kabupaten/Kota se-wilayah Pantura Jawa, 13 Trilyun. Diantaranya Kabupaten Pasuruan," imbuhnya.

Dalam sambutannya, Presiden Jokowi menyebutkan, sekitar 78 ribu hektar tambak yang sudah tidak beroperasi di sepanjang Pantura siap dimanfaatkan untuk memenuhi permintaan ekspor Ikan Nila Salin. Oleh karena itu, Kementerian Perikanan dan Kelautan menginisiasinya dengan membuat modelingnya terlebih dahulu sebelum kemudian dikembangkan dalam skala besar.  

"Modeling sudah benar. Yang diinfokan ke saya dari yang biasanya 1 hektar hanya 0,6 ton menjadi 80-an ton per hektar. Nantinya bisa mengangkut, membuka lapangan kerja yang sangat besar sekali," tandasnya.

Sementara itu, anggaran untuk mengubah tambak di Pantura menjadi lokasi Budidaya Ikan Salin seluas 78 ribu hektar tersebut diperkirakan membutuhkan dana sekitar Rp 13 Triliun. Kata Presiden Jokowi, jika proyek tersebut dapat dilaksanakan, maka akan masuk dalam APBN 2025-2026. (Eka Maria)