Maraknya fenomena sosial yang mengarah pada gejala dekadensi moral akhir-akhir ini sebagai akibat dari terjadinya krisis keteladanan di negeri ini. Sehingga dibutuhkan formula khusus yang bersumber dari pola kepemimpinan para petinggi. Pernyataan ini disampaikan Penasehat Dewan Pendidikan Jawa Timur Profesor Dr. Zainudin Maliki, M.Si menyikapi kegaduhan sosial politik yang terjadi di masyarakat saat ini.

Peringatan Hari Lahir Pancasila yang diperingati setiap tanggal 1 Juni merupakan momentum penting bagi seluruh elemen bangsa Indonesia untuk dapat mengembalikan nilai-nilai luhur Pancasila yang semakin memudar. Kuncinya terletak pada jiwa kepemimpinan para pejabat negara, mengingat mereka adalah figur pemimpin yang secara otomatis dijadikan panutan masyarakat.   

“Kondisi bangsa yang ramai dengan hiruk-pikuk kegaduhan sosial politik, perilaku korup banyak pejabat, tindakan mengandung unsur SARA, saling menghujat bahkan sampai merambah ke ranah agama di masyarakat diantara indikator mulai terkikisnya nilai-nilai luhur Pancasila. Kuncinya hanya satu yaitu dibutuhkan pola kepemimpinan yang mampu dijadikan role model, karena seorang pemimpin kan teladannya masyarakat. Ironisnya kan sekarang banyak pejabat tinggi negeri yang justru terperangkap masalah korupsi dan kasus lainnya yang sangat tidak mencerminkan Pancasila. Sehingga yang terjadi, krisis kepemimpinan berkepanjangan berujung pada hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemimpinnya, baik di level eksekutif maupun legislatif”, jelasnya waktu tadi dihubungi Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Pasuruan, Rabu (31/05/2017).

Menurut Zainudin, disinilah dibutuhkan perubahan besar dan mendasar tentang bentuk demokrasi bangsa Indonesia, dari yang sebelumnya bersifat prosedural menjadi demokrasi substansial. Untuk itu, keteladanan seorang pemimpin di semua lini, baik di lingkungan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah merupakan syarat utama bagi terwujudnya bangsa yang sehat dan kuat. Bukan sekedar mereka yang populis, melainkan punya jiwa kepemimpinan serta kemampuan.  

“Masyarakat Indonesia nyaris kehilangan keteladanan dan panutan. Padahal masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang Patron Klien yang sangat menghormati dan banyak berharap dari tokoh panutan mereka. Sayangnya, fakta di lapangan, mereka justru banyak yang jadi sumber masalah di negeri ini. Padahal, ketika seorang pemimpin bermasalah, itu artinya sama saja dengan mengingkari Pancasila. Lalu darimana masyarakat bisa memperoleh seorang panutan?”, urainya.

Sebaliknya, jika pemerintah ingin mengembalikan ruh Pancasila agar benar-benar diamalkan di masyarakat, maka dibutuhkan suasana kondusif dengan kondisi masyarakat yang tidak mudah diadu-domba. Setidaknya hal tersebut dapat dilakukan melalui peningkatan kualitas pendidikan dan ekonomi dengan asumsi, keduanya merupakan modal dasar untuk membentuk bangsa yang kokoh dari segi SDM. Sehingga dengan mudah mampu memahami, menghayati sekaligus mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

“Selama ini kan orang-orang dengan pendidikan yang kurang kan mudah terprovokasi. Begitu juga dengan mereka yang di posisi ekonomi lemah, relatif tidak bisa mengendalikan emosi sehingga mudah terprovokasi. Nah disitulah sangat dibutuhkan peran pemerintah dengan mencari solusinya. Pemimpin yang bersungguh-sungguh, mereka yang mampu mengangkat derajat pendidikan dan ekonomi masyarakatnya”, tandasnya di akhir perbincangan. (Eka Maria)