Dalam sehari, Kabupaten Pasuruan mendapat 2 penghargaan sekaligus.

Selain Penghargaan Swasti Saba Wiwerda yang diberikan oleh Pemerintah Pusat, Kabupaten Pasuruan juga diganjar penghargaan sebagai Daerah Peduli Ketahanan Pangan Jawa Timur tahun 2019.

Penghargaan tersebut diserahkan oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa kepada Bupati Pasuruan, HM Irsyad Yusuf yang diwakilkan kepada Wakil Bupati, KH Abdul Mujib Imron, dalam acara Peringatan Hari Pangan Sedunia ke39 tingkat Provinsi Jawa Timur, di JX Internasional Convention Exhibition (Jatim Expo) Surabaya, Selasa (19/11/2019).

Dihubungi per telpon, Bupati Irsyad mengaku bersyukur, lantaran Kabupaten Pasuruan dianugerahi Allah SWT sebagai daerah yang gemah ripah loh jinawi. Dalam artian, kebutuhan akan 10 bahan pokok ada dan tersedia di semua wilayah. Mulai dari pesisir hingga pegunungan.

“Bisa saya sampaikan bahwa Kabupaten Pasuruan itu komplit. Pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan, kehutanan, pokoknya semuanya ada. Dan inilah yang kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya,” katanya.

Terkait dengan ketahanan pangan, Irsyad menegaskan bahwa dengan seluruh potensi yang ada, Pemkab Pasuruan terus bersinergi dengan semua pihak agar kedaulatan pangan di Kabupaten Pasuruan tetap terjaga. Dalam artian, bagaimana ketersediaan pangan selalu cukup, terjangkau dan aman untuk dikonsumsi.

“Saya ambil contoh yang sederhana. Ketika beras di daerah lain lagi mahal-mahalnya, di daerah kita masih sama. Malah menjadi pasokan untuk daerah lain. Kalaupun mahal, maka kita gelar operasi pasar supaya masyarakat bawah bisa menjangkau dengan harga yang murah. Itu namanya kedaulatan pangan,” tegasnya.

Lebih lanjut Irsyad mengatakan, kebutuhan akan pangan selalu menjadi prioritas, di samping urusan pendidikan dan kesehatan. Setiap OPD terkait (Dinas Pertanian, Dinas Peternakan dan Ketahanan Pangan, Dinas Perikanan dll) harus terus berkoordinasi apabila terdapat gejolak perekonomian. Khususnya saat terjadi kelangkaan bahan pokok, seperti beras, gula, telur, cabai dan kebutuhan penting lainnya. Tujuan koordinasi tak lain untuk memastikan agar masyarakat tidak resah dengan gejolak tersebut. Sehingga daya jangkau warga tetap terjaga.

“Pokoknya kalau ada gejolak akan kebutuhan pangan, kita langsung rapat, turun lapangan dan langsung aksi. Yang penting masyarakat jangan sampai dibuat susah karena urusan pangan,” jelasnya kepada Suara Pasuruan. (emil)