Untuk mengendalikan laju inflasi, Pemerintah Kabupaten Pasuruan kembali berpartisipasi dalam High Level Marketing. Dihadiri oleh Wakil Bupati Mujib Imron dan seluruh Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah se-Jawa Timur, forum koordinasi yang diselenggarakan di Hotel JW Marriot, Kota Surabaya tersebut dipimpin langsung oleh  Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa.  

Kata Gubernur, pertemuan High Level Marketing menjadi bagian penting dari seluruh Kepala Daerah untuk bisa menyinkronkan berbagai langkah-langkah strategis dalam mengendalikan laju inflasi di Jawa Timur. Tentunya dengan koordinasi dan konsolidasi secara intens antara Satgas pangan dan seluruh stakeholder lainnya.

Saat memberikan paparan, Gubernur Khofifah menyampaikan peningkatan harga beras merupakan salah satu penyebab inflasi. Penyebabnya dikarenakan perubahan harga BBM serta perubahan harga untuk menjaga stabilitas komoditas harga pangan atau disebut dengan volatile food.

Meski demikian, harga beras saat ini sudah mengalami penurunan dan berangsur stabil dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) saat ini Rp 9.450 per kilogram. Sedangkan di beberapa wilayah masih mencapai Rp 12.000 per kilogram.

"HET beras saat ini ada di harga Rp 9.450 per Kg. Di Surabaya saat ini di kisaran harga Rp 8.800 per Kg. Tapi di Sumenep, Kota Blitar dan Kabupaten Blitar masih Rp 12.000 per Kg. Harga ini diperkirakan akan berangsur turun. Maka dari itu, kita bertemu untuk  menyinkronkan berbagai langkah-langkah koordinatif antisipasi kalau inflasi tidak terkontrol dan tidak terkendali," jelas Gubernur Khofifah pada hari Senin (20/2/2023).

Di sisi lain, Gubernur mendorong setiap daerah mempersiapkan stockist di area pasar-pasar rakyat untuk menampung beras. Tujuannya untuk menstabilkan harga di bawah HET dengan intervensi secara pro aktif oleh Bupati/ Walikota.

"Intervensi program stockist yang telah berjalan berlangsung hingga minggu ketiga Februari. Karena pada Februari minggu ketiga, petani padi sudah memasuki musim dengan prediksi hasil 60.000 ton beras. Kemudian pada minggu keempat, potensi panen sebesar 70.000 ton beras dan Maret 1.050.000 ton beras," paparnya.  

Sebaliknya, dibutuhkan sinergitas antara Satgas Pangan dan Persatuan Penggilingan Padi (PERPADI) dalam upaya mitigasi terhadap berbagai harga bahan pokok di seluruh daerah. Sehingga dapat memonitor stok padi di masing-masing penggilingan guna mengukur kekuatan suplai beras.

"Penggilingan memiliki stok selama 30 hari dalam keadaan normal. Namun tidak dengan kondisi saat ini. Tercatat pada Januari atau awal tahun, stok penggilingan hanya kuat memasok beras selama 2-3 hari saja. Ketika mendengar informasi stok tersebut habis, Pemprov Jatim langsung melakukan koordinasi intensif dengan Bulog," tuturnya. (Eka Maria+Iguh)