Hingga kini, ada 3 problematika yang masih dihadapi para guru di Kabupaten Pasuruan.

Ketiga permasalahan tersebut menyangkut profesi, kesejahteraan serta keamanan dan perlindungan guru.

Ketua PGRI (Persatuan Guru Republik Indonesia) Kabupaten Pasuruan, Musta'in mengatakan, dalam hal profesi, guru sekarang dituntut untuk bisa menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). Dalam artian, guru masa kini tak hanya mampu mengajar siswa secara tatap muka, melainkan juga mampu mengajar secara daring (dalam jaringan).

Faktanya, masih banyak guru-guru yang sepertinya angkat tangan alias tak sanggup menjawab tantangan zaman. Utamanya mereka yang sudah berusia di atas 50 tahun, dan jumlahnya diperkirakan hingga sebanyak 40% dari jumlah guru se-Kabupaten Pasuruan.

"Sebenarnya tinggal kemauan saja. Tapi memang banyak guru yang sudah di atas 50 tahun yang enggan untuk belajar komputer, laptop atau bahkan aplikasi-aplikasi yang memang semuanya lewat itu," kata Musta'in, di sela-sela Peringatan Hari Guru Nasional dan PGRI ke 76 di Gedung Solidaritas Guru Kabupaten Pasuruan, Kamis (25/11/2021) siang.

Dengan masih banyaknya guru yang belum menguasai teknologi, PGRI Kabupaten Pasuruan telah melakukan beberapa cara, seperti menggelar workshop maupun Tim Perancang Kelengkapan Organisasi yang akan menjembatani guru-guru yang menghadapi kendala seperti itu.

"PGRI hadir dengan workshop. Kita juga punya Tim Perancang Kelengkapan Organisasi yang menangani hal-hal ini. Yang arahnya memberikan pelajaran tentang digitalisasi. Kita juga bekerja sama dengan Dispendik mengadakan lomba-lomba dalam rangka meningkatkan kapasitas guru yang sudah di atas 50 tahun," terang Mustain.

Sedangkan perihal kesejahteraan, Mustain menerangkan bahwa dari 13 ribu guru yang terdaftar di PGRI Kabupaten Pasuruan, hampir sekitar 7 ribu guru masih berstatus honorer/sokwan.

Keberadaan mereka sangat penting, lantaran hampir sebagian besar pekerjaan di sekolah, terselesaikan secara cepat. Artinya, guru sokwan/ honorer memiliki kemampuan multi, yakni menjadi guru sekaligus membantu tugas-tugas sekolah lainnya.

Hanya saja, lantaran mereka belum menjadi PNS, gaji yang mereka terima masih belum layak. Beruntung bagi mereka-mereka yang lulus seleksi P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja), gaji yang mereka terima setara dengan PNS.

"Kita sepakat, andai kata di sekolah negeri tidak ada guru honorer/sokwan, makan pendidikan di sekolah tidak jalan. Tapi memang karena belum ada pengangkatan guru PNS, jadinya gaji yang diterima juga tidak banyak. Tapi sekarang lumayan sejak ada seleksi P3K guru," ucapnya.

Dan yang terakhir adalah Perlindungan dan Keamanan Guru. Dimana seiring kemajuan jaman, guru yang mengajar di daerah rawan terjadinya tindak kriminal, tak lagi resah dan gelisah. Sebab kini mereka dikawal TNI POLRI.

Kata Musta'in, Pemkab Pasuruan sudah bekerja sama dengan kepolisian dan TNI. sehingga kasus kriminal yang menjadikan guru sebagai korban curanmor, curat atau curas menurun daripada 5 tahun lalu.

Selain itu, tentang perlindungan guru, kini ada LBH yang siap membantu apabila terdapat perseteruan antara guru dan murid/wali murid. Hal tersebut sangat penting, mengingat pendidikan di jaman sekarang sangat berbeda jauh dengan 20-30 tahun lalu.

"Sekarang kalau guru menjewer sudah tidak boleh, apalagi sampai memukul pasti akan bertentangan dengan Komnas Perlindungan anak. Makanya kita hadirkan LBH yang siap memediasi kalau ada masalah," tutupnya. (emil)