Sebagai upaya untuk memberantas kasus korupsi di Indonesia, Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi (GNPK) menyelenggarakan forum seminar yang menghadirkan seluruh Kepala Daerah se-Jawa Timur. Digelar di Aula Hayam Wuruk, Gedung Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, kegiatan tersebut digelar masih dalam rangka peringatan Hari Anti Korupsi Dunia.

Turut berpartisipasi aktif dalam agenda, Wakil Bupati Mujib Imron yang kedatangannya sekaligus representasi komitmen kuat Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam pemberantasan korupsi. Berikut Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak dan ke-37 Kepala Daerah di Jawa Timur.

Selain dilaksanakan dalam pertemuan tatap muka, kegiatan seminar juga dilakukan secara video conference. Adapun yang menjadi pembicara adalah Ketua Penasehat GNPK, Jenderal TNI (Purn) Wiranto. Dalam arahannya disampaikan bahwa korupsi di Indonesia sudah dalam kondisi yang luar biasa. Hal itu terpantau dari ditemukannya dua kasus korupsi hanya dalam satu waktu diawal tahun 2022.

“Di awal tahun ini saja dan belum genap sebulan sudah terdapat dua Kepala Daerah yang tertangkap OTT KPK,” tegas Wiranto kepada seluruh peserta seminar yang dilaksanakan pada hari Rabu (19/1/2022).

Menurutnya, meski sudah ada lembaga-lembaga yang dibentuk guna mencegah korupsi, ternyata masih banyak Kepala Daerah yang masih terjebak dalam lingkaran korupsi. Penyebabnya yaitu keserakahan, kesempatan dan ruang, kebutuhan, pengawasan, sanksi hukum, moralitas dan tidak dimilikinya integritas.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Gubernur juga menyampaikan capaian Monitoring Centre for Prevention (MCP) Pemprov Jawa Timur tahun 2021 secara umum yang mencapai 93,09 persen. Berikut mengingatkan semua Kepala Daerah agar meningkatkan komitmennya untuk memberantas segala bentuk tindakan korupsi, terutama di lingkungan sekolah.

“Saya mengajak seluruh Bupati/Walikota. Mari kita pastikan agar tidak ada pungutan-pungutan liar di SMA/SMK Negeri di wilayah masing-masing,” ajak Wakil Gubernur.

Di akhir sambutannya, Emil Dardak juga meminta kepada seluruh Kepala Daerah untuk saling bersinergi bersama-sama dalam memberantas segala bentuk tindak korupsi. Menurutnya, baik komitmen maupun kerjasama dengan berbagai elemen sangat diperlukan. Tujuannya tidak lain untuk penanganan korupsi di Jawa Timur. (Iguh+Eka Maria)