Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pasuruan melantik sebanyak 1.095 anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS).

Pelantikan tersebut digelar di Dome Sentra Produk Unggulan Kabupaten Pasuruan, Rabu (24/01/2023) siang dan dipimpin langsung oleh Ketua KPU Zainul Faizin.

Dari pantauan di lapangan, pelantikan dihadiri Bupati Pasuruan, Irsyad Yusuf beserta Wakil Bupati Mujib Imron; Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Sudiono Fauzan dan undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Ketua KPU Faizin berharap kepada ribuan anggota PPS agar dapat menjalankan tugas dan kewajibannya secara maksimal. Terlebih sehari setelah dilantik, mereka langsung menjalankan tugas  pertamanya, yakni mengikuti bimtek (bimbingan teknis) secara daring.

“Jadi, mereka setelah dilantik, besoknya langsung bekerja dengan mempersiapkan pendaftaran pemilih dan merekap, dan mencari panitia pendaftaran pemilih (Pantarlih). Itu nanti tugasnya melakukan pencocokan dan penelitian daftar pemilih yang sudah ada dan akan didatangi dari rumah ke rumah,” katanya.

KPU sendiri akan fokus dalam pendataan masyarakat dan pembukaan pendaftaran Pantarlih. Ditambahkan, pendaftaran Pantarlih akan dilakukan pada Kamis (26/1/2023) yang akan datang.

Sebelumnya KPU telah melantik sebanyak 120 orang Panitia Pemilu Kecamatan (PPK), setiap kecamatan akan ditempati kurang lebih 3 orang PPK. Sedangkan di setiap masing masing desa di Kabupaten Pasuruan juga akan ditempatkan sebanyak 3 orang PPS.

Diharap dengan dilantiknya PPK dan PPS ini bisa saling berkoordinasi satu sama lain. Dan tak hanya itu, untuk menambah semangat honor PPK dan PPS juga dinaikkan dari sebelumnya. Sebelumnya ketua PPK setiap bulannya digaji Rp 1,8 juta dan saat ini naik sebesar Rp 2,5 juta, sedangkan untuk anggota Rp1,5 juta saat ini naik jadi Rp 2,3 juta setiap bulannya.

Sedangkan untuk ketua PPS sebelumnya digaji Rp 1,1 saat ini naik menjadi Rp 1,5 juta, sedangkan untuk anggota dulu Rp 900 ribu dan saat ini naik jadi Rp 1,3 juta setiap bulannya. “Karena beban kerjanya sangat berat dan isu inflasi yang membuat naiknya honor PPS dan PPK naik. Untuk anggarannya dari APBN,” tambah Zainul.

Sementara itu, Irsyad Yusuf menegaskan bahwa Pemkab Pasuruan akan mendukung pemilu 2024 sepenuhnya.

“Jelasnya pemerintah daerah akan difasilitasi, karena ini gawenya negara. Untuk kebutuhan KPU yang menjadi tanggung jawab negara kami minta untuk di-support,” jelas Gus Irsyad. (emil)