Menjelang penerapan tata kenormalan baru/ new normal, secara bertahap, pemerintah akan membuka kembali daerah maupun sektor strategis agar dapat kembali produktif. Meski tidaklah mudah untuk dilaksanakan, Juru Bicara Penanganan Covid-19, Achmad Yurianto tetap optimis hal tersebut dapat dimaksimalkan jika ada persiapan matang dan tahapan yang tepat di seluruh daerah.

Setidaknya ada dua hal yang harus menjadi perhatian daerah sebelum melaksanakan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB). Pertama, memastikan seluruh masyarakat di daerah tersebut paham dan mampu melaksanakan protokol kesehatan secara ketat. Untuk itu, diperlukan edukasi dan sosialisasi secara terus menerus agar nilai-nilai ini terinternalisasi dalam tatanan kehidupan sehari-hari.

''Kami kembali mengingatkan bahwa proses untuk melaksanakan adaptasi kebiasaan baru bukan hal yang mudah dan sederhana, keputusan ini merupakan keputusan Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di daerah. Ini menjadi hal yang sangat mendasar, pastikan masyarakat telah memahami dan mampu melaksanakan dengan disiplin protokol kesehatan”, ujarnya dalam keterangannya di Graha BNPB, Jakarta, Minggu sore (21/6/2020).

Kedua, Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di daerah harus melakukan kajian data yang teliti dan detail bersama seluruh pakar, ahli dan tokoh masyarakat di wilayahnya masing-masing. Tujuannya untuk menentukan wilayah mana yang memungkinkan dibuka kembali.

Ditambahkan Yuri, untuk menuju masyarakat produktif tetapi tetap aman dari Covid-19 tergantung dari kesiapan masing-masing daerah serta dukungan dari seluruh elemen masyarakat. Karena itu ia mengingatkan Gugus Tugas Daerah agar selalu proaktif berkomunikasi dengan pusat dan selalu bermusyawarah sebelum menentukan suatu daerah maupun sektor bisa produktif kembali.

''Pastikan ada tahapan sosialisasi, buat SOP tentang bagaimana mengimplementasikan kebiasan baru di dalam lingkungan sektor yang akan beroperasi kembali. Buatlah simulasi tentang bagaimana membatasi kapasitas orang agar tidak terjadi penumpukan dan menimbulkan potensi penularan karena tidak terjaminnya physical distancing. Siapkan fasilitas untuk mencuci tangan, siapkan fasilitas kesehatan yang bisa diakses masyarakat, lakukan  evaluasi yang ketat setiap saat. Karena tujuan kembali produktif adalah aman dari Covid-19”, tuturnya.

Jika dalam perkembangannya ditemukan peningkatan kasus positif, maka Tim Gugus Tugas Daerah dapat melakukan penutupan atau pengaturan kembali. Hal itu dilakukan untuk menekan laju penularan agar tidak semakin luas dan meningkat.

Diketahui, per tanggal 21 Juni 2020, pemerintah kembali memperbarui data perkembangan Covid-19 di Indonesia. Hingga pukul 12.00, jumlah spesimen yang telah diperiksa sebanyak 18.229 sehingga totalnya 639.385 spesimen. Dari pemeriksaan itu, didapatkan kasus positif sebanyak 862 orang total 45.891 orang. Penambahan kasus tertinggi hari ini di DKI Jakarta 142 orang, Sulawesi Selatan 112 kasus baru, Jawa Tengah 99 kasus baru, Kalimantan Selatan 94 kasus baru, Jawa Timur 91 kasus baru. Ada 18 provinsi melaporkan kasus dibawah 10, yang mana 9 provinsi diantaranya hari ini melaporkan tidak ada kasus (kasus nol).

Di sisi lain, beberapa daerah yang melaporkan kasus sembuh lebih banyak dari kasus baru. Diantaranya Gorontalo 7 kasus baru 13 sembuh, Lampung 1 kasus baru dan 5 sembuh, Kalimantan Barat tidak ada kasus baru dan 21 sembuh.

''Kasus sembuh bertambah 521 orang sehingga totalnya menjadi 18.404 orang, meninggal 36 orang sehingga totalnya 2.465 orang, sebanyak 439 Kabupaten/Kota yang telah terdampak di 34 provinsi',' terangnya.

Yuri berharap, penambahan kasus ini bisa menjadi perhatian bersama untuk lebih disiplin menerapkan protokol kesehatan. Jangan sampai semangat adaptasi kebiasaan baru menuju masyarakat produktif namun aman dari Covid-19 menjadi dasar untuk euforia dengan bebas berkegiatan serta melupakan protokol kesehatan, sebaliknya ini harus disikapi secara bijak dengan tetap patuh dan berkomitmen kuat untuk terus melakukan upaya-upaya pencegahan. (Eka Maria)