Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pasuruan mendapat apresiasi di bidang keterbukaan informasi publik dan penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Indikatornya dapat dilihat dari beberapa inovasi pelayanan publik yang telah dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) selama ini. Pernyataan tersebut disampaikan satu diantara peserta Diklat PIM IV Mahkamah Agung RI, Andry Tri Asman pada saat mengunjungi seluruh unit kerja di Dinas Kominfo Kabupaten Pasuruan dalam agenda Benchmarking Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV (Diklat PIM IV) Peradilan dari Mahkamah Agung RI, Selasa (25/09/2018).       

Menurutnya, sebagai ujung tombak penyelenggara informasi dan infrastruktur TIK di lingkungan Pemkab Pasuruan, Dinas Kominfo berhasil menghubungkan antara masyarakat dengan pemangku kepentingan/ stakeholder lainnya dengan produk inovasinya, baik dalam bidang telematika maupun komunikasi publik.

“Salut untuk Dinas Kominfo yang mampu menjembatani komunikasi dan interaksi antara masyarakat di Kabupaten Pasuruan dan pemerintahnya melalui berbagai media informasi dan komunikasi yang dikelolanya. Sehingga berhasil melahirkan beberapa inovasi pelayanan publik yang menjadi kebanggaan Pemkab Pasuruan”, tuturnya.

Dalam testimoninya, Andry berharap, Dinas Kominfo mampu menghadirkan  media informasi yang dapat mengakses seluruh informasi publik secara terintegrasi dan mudah dijangkau seluruh lapisan masyarakat dengan cepat dan mudah. Dengan demikian, percepatan pelaksanaan program Smart City dapat terwujud dengan hasil maksimal.

Merespon pernyataan satu diantara peserta benchmarking pejabat eselon IV yang terdiri dari empat peradilan dibawah Mahkamah Agung RI tersebut, Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Pasuruan, Syaifudin Ahmad mengatakan, ke depannya, Dinas Kominfo terus meningkatkan kinerja. Baik dalam hal diseminasi informasi maupun pengembangan inovasi berbasis TIK yang telah dihasilkan selama ini untuk kemudian dikembangkan.

“Pertimbangan Pemkab Pasuruan sebagai rujukan benchmarking setidaknya dari pandangan eksternal bahwa Pemkab Pasuruan memiliki keunggulan dibandingkan daerah lainnya. Diantara indikatornya, banyaknya apresiasi dan penghargaan yang diperoleh terkait inovasi layanan publik dari Pemerintah Pusat maupun dari Lembaga lainnya”, tandasnya.

Ditambahkan Kabid Komunikasi Publik, Tri Krisni Astuti, untuk mendukung pelaksanaan pelayanan publik prima dalam hal diseminasi informasi, dibutuhkan SDM handal serta ketersediaan infrastruktur yang lebih lengkap sebagai penunjang kinerja. Tidak terkecuali terintegrasinya sistem keterbukaan informasi publik yang akan memudahkan penyebarluasan informasi dan pembagian kerja antar bidang. Hal itulah yang saat ini terus diupayakan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Pasuruan dalam rangka mewujudkan Smart Society sebagai pilar utama Smart City.

Diberitakan sebelumnya, sekitar delapanpuluh pejabat eselon IV yang merupakan peserta Diklat PIM IV Mahkamah Agung RI melakukan benchmarking yang bersifat studi banding ke dua instansi yang dinilai kaya inovasi. Masing-masing, Dinas Kominfo dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu. Mereka berkunjung ke setiap bidang di Dinas Kominfo yaitu Bidang IAI, Komunikasi Publik serta Data dan Informasi Publik Dinas Kominfo untuk melakukan pengumpulan, penggalian dan pengidentifikasian data-data dan informasi tentang pelaksanaan program Smart City dan pelayanan publik.

Para peserta Diklat dikenalkan pada berbagai macam kegiatan dan produk yang ada di Dinas Kominfo, utamanya berbagai fasilitas yang menunjang Smart City. Selain itu, mereka juga diajak melihat langsung aktivitas jurnalistik di Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio Suara Pasuruan, Layanan Telpon Sahabat Anak (TeSA), Pejabat Pengelola Informasi & Dokumentasi (PPID), Pertunjukan Rakyat (Pertura) dan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang merupakan bagian dari upaya mempersiapkan Smart Society. (Eka Maria)