Memaksimalkan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk mengoptimalkan pembangunan, Pemerintah Kabupaten Pasuruan lebih aktif dalam berkoordinasi dan bersinergi dengan lembaga negara. Diantaranya denan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Hal itu terpantau dari kehadiran Wakil Bupati Pasuruan dalam seminar yang diselenggarakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Digelar di Gedung BPK Kantor Wilayah Jawa Timur tersebut dihadiri oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa serta seluruh Kepala Daerah se-Jawa Timur.

Dalam arahannya, Anggota BPK RI Komisi VI, Nyoman Adhi Suryadnyana menyatakan, diantara faktor yang membuat kemandirian fiskal daerah menjadi sulit adalah pajak yang masih tersentralisasi di pusat. Maka dari itu dibutuhkan inovasi dengan regulasi yang tepat menuju perubahan fundamental ke depannya. Yakni penggunaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dikelola dengan baik oleh Pemerintah Daerah masing-masing.

"Memang tak bisa dipungkiri bahwa baik di daerah maupun di pusat, masih banyak hal yang bisa ditingkatkan terkait proses jalannya kemandirian fiskal ini. Tapi kalau kita senantiasa berinovasi dengan terus dilandasi regulasi yang tepat, saya yakin dalam beberapa tahun yang akan datang kita bisa melihat perubahan yang cukup fundamental," paparnya.

Sementara itu, Gubernur Jawa Timur meminta seluruh Pemerintah Daerah mengoptimalkan PAD. Sehingga kemandirian fiskal dapat segera diwujudkan. Baik Pemprov, Kabupaten maupun Kota dapat merealisasikannya sesuai dengan keadaan dan kondisi di wilayah masing-masing.

"Saya yakin banyak sumber-sumber PAD yang belum tergarap. Optimalkan semua potensi yang dimiliki agar Kabupaten/Kota memiliki  kemandirian fiskal. Dengan begitu, seluruh kepala daerah bisa menjalankan program kerja yang dimiliki," jelasnya pada hari Selasa sore (22/2/2022).

Khofifah mengatakan, kemandirian fiskal dilihat dari perbandingan antara PAD dengan total penerimaan daerah. Semakin besar PAD yang dicapai suatu daerah, maka akan semakin besar tingkat kemandirian fiskal yang dimiliki. Gubernur juga menerangkan bahwa salah satu inovasi yang bisa dilakukan adalah peningkatan mutu layanan masyarakat.

"Inovasi terdekat yang bisa kita lakukan adalah kualitas public service yang bisa kita tawarkan. Saya selalu bilang bahwa digitalisasi sistem merupakan suatu keniscayaan. Digitalisasi sistem bisa mengikis rumitnya birokrasi kita. Jika kita bisa mewujudkan digitalisasi sistem yang memudahkan masyarakat, saya pikir kepercayaan mereka akan lebih meningkat,” jelas Gubernur. (Iguh+Eka Maria)