Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan meminta kepada seluruh Kepala Daerah di tanah air untuk membuka berbagai kegiatan yang ada di masyarakat secara bertahap. Tujuannya untuk mencegah terjadinya pertambahan kasus Covid-19.

Disampaikan dalam agenda Rapat Koordinasi (Rakor) Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) secara virtual yang dihadiri oleh seluruh Kepala Daerah beserta jajaran Forkopimda se-Jawa dan Bali, Menko Marves menghimbau agar penerapan 3T yakni testing, tracing dan treatment terus diperkuat. Sehingga diharapkan mampu melacak persebaran kasus dengan perbandingan 1:10.

Di sisi lain, Luhut juga menyampaikan terkait pemindahan tempat isolasi mandiri ke isolasi terpusat yang saat ini masih menjadi fokus utama Pemerintah dalam upaya percepatan penanganan pandemi. Hal itu karena isolasi mandiri dinilai dapat membahayakan orang di sekitar pasien positif.

“Perlu adanya pemahaman terkait isolasi terpusat dan diharapkan segera ada pergeseran dari isolasi mandiri ke isolasi terpusat. Penambahan isolasi terpusat harus dilakukan dengan memanfaatkan gedung asrama, diklat atau gedung Pemerintah Pusat. Juga pastikan ketersediaan logistik dan SDM”, kata Luhut.

Khusus bagi ibu hamil, Menko Marves meminta agar Pemerinah Daerah memberikan perhatian ekstra dengan menyediakan tempat isolasi terpusat khusus yang merujuk ke Rumah Sakit sebagai tempat perawatan dan penanganan. Berikut penerapan protokol kesehatan di area publik yang harus dilakukan lebih disiplin dengan menggunakan aplikasi “Peduli Lindungi”.

“Aplikasi Peduli Lindungi nantinya akan terhubung dengan data New all Record (NAR) dan Silacak yang akan di ujicoba pada di  perbelanjaan,  tempat industri dan tempat olahraga yang menggunakan lapangan golf. Jadi saya harapkan semua aktivitas di tempat publik harus menggunakan aplikasi Peduli Lindungi”, pintanya.

Diakhir arahannya, Luhut berharap Pemerintah Daerah segera memperbaiki data penanganan Covid-19 terutama data kematian. Tujuan nya agar respon penanganannya semakin baik. Di sisi lain, penyerapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) juga diharapkan untuk terfokus pada penanganan Covid-19.

“Pemda tolong segera perbaiki data penanganan Covid-19 di tiap daerah, terutama yang kasus kematian. Kemudian penyerapan APBD harus di fokuskan pada penanganan Covid-19, harus dimungkinkan pemerintah pusat bisa intervensi langsung”, pungkas Luhut.

Dalam rapat koordinasi virtual terkait penanganan data Covid-19 (16/8/2021) tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Pasuruan, Irsyad Yusuf juga Kepala Kejaksaan Kabupaten Pasuruan, Ramdhanu Dwiyantoro. Juga Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. (Iguh+Eka Maria)