Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI berkunjung ke Pasuruan, Senin (05/09/2022) siang.

Rombongan yang diketuai Brigjen Pol Agung Yudha Wibowo selaku Direktur Monitoring itu diterima Bupati Pasuruan, Dr HM Irsyad Yusuf.SE.MMA (Gus Irsyad) dan Walikota Pasuruan, Saifullah Yusuf (Gus Ipul) di Pendopo Nyawiji Ngesti Wenganing Gusti.

Dalam kunjungannya, KPK mensosialisasikan hasil dan tindak lanjut SPI (Survei Penilaian Integritas) 2022 dan diakhiri dengan diskusi terbuka.

Dalam paparannya, Agung menegaskan bahwa indeks SPI 2022 yang dimulai sejak Juli 2020-akhir 2021 untuk Pemkab Pasuruan adalah 77,68. Indeks tersebut lebih tinggi 5 persen dari angka rata-rata nasional sebesar 72,4 persen.

Meski begitu, nilai tersebut mendekati ambang batas waspada, sehingga resiko korupsi masih bisa saja terjadi.

"Kalau disimpulkan, hasilnya sudah baik. Meskipun mepet atau mendekati ambang batas waspada, tapi bila dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia, Pemkab Pasuruan masih lebih baik," katanya.

Untuk itu, Agung berharap agar seluruh pelaksanaan kegiatan pembangunan di Kabupaten Pasuruan senantiasa dilaksanakan secara jujur dan objektif.

"Jangan karena nilainya di atas rata-rata nasional kemudian lengah begitu saja. Jaga betul yang namanya kejujuran dan objektifitas. Mulai dari perencanaan, lelang sampai urusan promosi jabatan dan seterusnya," harapnya.

Dijelaskan Agung, SPI ditujukan untuk memetakan risiko korupsi, menilai pengelolaan anggaran dan mengukur efektivitas pencegahan korupsi yang dilakukan masing-masing kementrian/lembaga hingga pemerintah Kota/Kabupaten/Provinsi yang diukur.

Sedangkan penilaian SPI diambil dari 3 sumber utama. Yakni hasil survei penilaian internal yang dilakukan kepada pegawai, pengguna layanan, dan penilaian para ahli/stakeholder/expert (ahli) dengan syarat minimal telah bekerja ataupun menikmati layanan dan berinteraksi dengan pemberi layanan selama sekurang-kurangnya satu tahun.

"Nggak usah jauh-jauh. KPK itu bekerjanya gampang. Dari internal pegawai, pengguna layanan dan expert. Nggak perlu dari atasannya, tapi cukup dari yang paling bawah. Contoh pegawai yang bertahun-tahun gak pernah dimutasi, atau mungkin pengguna layanan yang kalah di lelang, wah gampang sekali caranya," tegasnya.

Sementara itu, Bupati Irsyad Yusuf berterima kasih kepada KPK yang telah memberikan banyak masukan, plus indeks SPI yang telah disampaikan. Hasilnya, ia langsung meminta Sekda, Baperjakat dan semua Kepala OPD untuk bersama-sama mengaktualisasikan secara baik dan benar.

"Kami sudah berupaya maksimal, tapi ternyata masih banyak celah. Karena apa yang saya lakukan mungkin masih kurang kenceng lantaran ada celah yang masih dimanfaatkan. Ini menjadi dasar untuk rekomendasi, mengingat saya dan Pak Wabup terus berupaya, baik dari sisi teknis dan spiritual agar pegawai melaksanakan pertanggung jawaban anggaran dan kegiatan sebagaimana mestinya. Contohnya khotmil qur'an dll. Mudah-mudahan semakin lebih baik," tegasnya. (emil)