Untuk mengoptimalkan pencegahan, penegakan hukum dan fasilitasi pemilih dalam pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang akan dilaksanakan 27 Juni 2018 mendatang Panitia, Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Pasuruan, menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), Jumat (08/03/2018).

Rakor tersebut digelar Panwaslu bersama tim pasangan calon Bupati Pasuruan, Tim Gakkumdu, Pemerintah Daerah hingga KPU Kabupaten Pasuruan. Hadir dalam acara tersebut diantaranya Ketua Panwaslu Kabupaten Pasuruan, Ahmari, Ketua KPU, Winaryo Sujoko, Kepala Bakesbangpol, Zainuddin, Kepala Dinas Satpol PP, Yudha Triwidya Sasongko, serta perwakilan dari Tim Pasangan Calon Bupati Pasuruan dan Gakkumdu.

Menurut Ahmari, bahasan utama dalam rakor lebih mengarah pada upaya pencegahan dalam fungsi pengawasan di masa-masa kampanye seperti saat ini. Salah satu contoh yang didiskusikan adalah aturan penggunaan mobil branding peserta Pilkada dan jarak pemasangan APK (alat peraga kampanye) calon kepala Daerah.

“Kalau secara teknis seluruhnya ada di KPU, akan tetapi kita terus berkoordinasi secara terus menerus. Kita akan melakukan pengawasan apabila ditemukan pelanggaran dalam pemasangan APK atau hal lain yang menyangkut Pilkada serentak ini,” kata Ahmari, sesaat setelah rakor selesai dilaksanakan.

Khusus tentang APK, Panwaslu juga mengingatkan para pengusaha periklanan untuk ikut membantu dan menaati pemasangan alat peraga kampanye peserta pilkada yang sesuai aturan.

“Dalam pemasangan alat peraga kampanye (APK), kami berharap pengusaha periklanan tidak hanya berorientasi pada bisnis dan keuntungan,” imbuhnya.

Dikatakan Ahmari, untuk menciptakan penyelanggaraan pilkada serentak yang damai, perlu dukungan semua pihak termasuk para pengusaha periklanan.

“Semua pihak harus kompak dan satu suara dalam mensukseskan Pilkada Serentak yang tinggal 3 bulan lagi,” singkatnya kepada Suara Pasuruan. (emil)