Sebanyak 178 Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Pasuruan akan segera diperbaiki, tahun ini.

Anggaran untuk perbaikan ratusan rumah tersebut bukan berasal dari APBD Kabupaten Pasuruan, melainkan DAK (Dana Alokasi Khusus) dari Pemerintah Pusat.

Kepala Dinas PU Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kabupaten Pasuruan, Misbah Zunib mengatakan, untuk masing-masing rumah mendapatkan bantuan sebesar Rp 17,5 juta yang dipergunakan untuk perbaikan rumah dengan kategori ringan sampai sedang.

“Kategori ringan sampai sedang itu misalnya perbaikan atap yang jebol, plesterisasi rumah,  atau membangun pondasi sampai menjadi rumah yang sudah layak untuk ditempati,” kata Misbah di sela-sela kesibukannya, Kamis (07/02/2019) siang.

Dijelaskannya, perbaikan RTLH dari DAK pusat memang sudah rutin diberikan. Seperti tahun 2018 lalu, setidaknya ada 217 rumah yang diperbaiki. Rinciannya, 200 RTLH berada di Desa Rebalas dan Kalipang, Kecamatan Grati, serta 17 RTLH di Kelurahan Kalianyar, Kecamatan Bangil.

“Setiap tahunnya, selain dari APBD Kabupaten Pasuruan, pemerintah pusat juga memberikan alokasi bantuan untuk perbaikan RTLH dengan jumlah yang beragam,” terangnya.

Hanya saja, besaran anggaran maupun jumlah RTLH yang akan diperbaiki melalui DAK tergantung dari Pemerintah Pusat. Untuk tahun lalu anggaran dari DAK ini sebesar Rp 15 juta yang peruntukkannya untuk bahan material pembangunan rumah. Sedangkan tahun 2019 ini, jumlah RTLH yang diperbaiki memang sedikit menurun, yakni hanya diperuntukkan untuk 178 RTLH. Rinciannya adalah 133 RTLH di Plososari, Kecamatan Grati dan 45 RTLH di Kalipang, Kecamatan Grati.

 “Jika tahun lalu hanya Rp 15 juta, tahun ini naik menjadi Rp 17,5 juta perRTLH, dimana rinciannya Rp 15 juta untuk material bangunan dan Rp 2,5 juta untuk upah tukang,” terangnya.

Dengan bantuan perbaikan RTLH dari DAK pusat, otomatis cukup membantu percepatan perbaikan rumah tidak layak huni di Kabupaten Pasuruan. Ini lantaran terdata lebih dari 10 ribu rumah yang masih tergolong tidak layak huni di Kabupaten Pasuruan.

“Kalau ditanya berapa jumlah RTLH, masih banyak di Kabupaten Pasuruan. Dari APBD, kita terus memperbaiki RTLH sampai nanti tidak ada lagi RTLH di semua wilayah, khususnya di kantong-kantong miskin,” ungkap Misbah kepada Suara Pasuruan. (emil)