Empat titik jalur perlintasan langsung (JPL) alias perlintasan sebidang di Kabupaten Pasuruan yang telah dilengkapi palang pintu, hingga sekarang belum beroperasi.

Keempat titik yang belum difungsikan tersebut tersebar di tiga lokasi di Kecamatan Beji dan satu lokasi di Kecamatan Nguling. Sementara itu, 15 titik lainnya sudah beroperasi sejak pertengahan Desember 2024.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan, Eka Wara Brehaspati, menjelaskan bahwa penyebab belum beroperasinya keempat palang pintu tersebut lantaran pembangunannya tidak dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan. Sehingga pihaknya belum memiliki wewenang untuk mengoperasikan palang pintu yang dibangun oleh Kementerian Perhubungan.

”Tahun lalu, kami menangani 13 titik yang didanai oleh APBD Kabupaten Pasuruan,” ujarnya.

Dijelaskan Eka, dari 19 titik perlintasan sebidang (JPL) yang telah dilengkapi palang pintu dan pos jaga, empat di antaranya tak kunjung beroperasi. Padahal, Dinas Perhubungan setempat telah menyiapkan petugas jaga.

Ia berharap empat palang pintu itu bisa diserahkan ke pemerintah daerah. Sehingga perlintasan sebidang tersebut lebih aman dan mencegah kecelakaan kereta api. Terlebih petugas yang akan menjaga pos tersebut sudah siap untuk bekerja dalam tiga sif setiap harinya.

”Kalau tenaga kami sudah siapkan, bahkan juga sudah diikutkan pelatihan perkeretaapian,” katanya.

Lebih lanjut Eka menjelaskan, dua titik JPL di Beji dan Grati dibangun oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Lalu, empat titik lainnya dibangun langsung oleh Kementerian Perhubungan.

Lain halnya dengan dua palang pintu di Beji dan Grati. Meskipun dibangun oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemkab sudah menerima pelimpahan aset. Karena itu, Dishub langsung menempatkan petugas untuk menjaga pos palang pintu tersebut.

”Kami sudah berupaya untuk meminta pelimpahan aset dari Kementerian Perhubungan, bahkan dua kali kami bersurat. Namun, hingga saat ini belum ada jawaban,” ungkapnya. (emil)