Pemerintah Kabupaten Pasuruan berpartisipasi aktif dalam upaya pengendalian inflasi di Jawa Timur. Hal itu diimplementasikan dalam Gerakan Nasional Sinergi Pengendalian Volatile Food yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia.

Hadir dalam agenda yang dibuka oleh Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo di Hotel Grand Mercure Malang, Wakil Bupati Pasuruan Mujib Imron. Berikut Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Pasuruan, Tri Agus Budiharto dan Kepala Bagian Perekonomian, Zaki Yamani.

Dalam sambutannya, Gubernur menyampaikan bahwa hingga saat ini Jawa Timur tetap menjadi lokomotif perekonomian nasional dengan kontribusi sebesar 14,30 persen Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Sedangkan kontribusi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebesar 25,30 persen.

“Tantangan Pengendalian Inflasi Provinsi Produsen Pangan yang dihadapi Jawa Timur saat ini adalah adanya tren peningkatan inflasi pangan. Hal itu diperkirakan bisa menurunkan daya beli masyarakat dan meningkatkan biaya input produksi. Terutama pupuk,” urainya.

Menurut hemat Gubernur, komoditas pangan yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat dan menjadi salah satu industri unggulan berperan esensial dalam proses pemulihan ekonomi Jawa Timur. Peningkatan harga pangan secara berkelanjutan berpotensi menekan daya beli masyarakat yang sudah mulai membaik dan menimbulkan kenaikan biaya produksi (cost push) produk olahan pangan.

“Maka dari itu, untuk mencukupi ketersediaan pasokan pangan di Jatim, kami mohon Kabupaten/ Kota mengoptimalkan penyerapan gabah beras petani. Juga menyusun pola tanam dan mengamankan produksi pengendalian ketersediaan komoditas,” jelasnya.

Di samping itu, Gubernur juga meminta kepada sektor peternakan untuk mengusulkan penerima subsidi Jagung 25,4 ribu ton. Termasuk melakukan pembinaan dan pengawasan peternak.

“Saya minta ada percepatan Gerakan Tanam Padi di Kabupaten Lamongan, Tuban, Malang, Blitar, Jember dan Ngawi. Kemudian melakukan monitoring ketersediaan pasokan barang pokok,” ujarnya pada hari Rabu (10/8/2022).

Lalu bagaimana dengan kelancaran distribusi pasokan pangan? Pemerintah Provinsi Jawa Timur, kata Gubernur memberikan subsidi angkutan kapal untuk kepulauan terluar. Sedangkan upaya memperlancar distribusi logistik dilakukan melalui usulan toleransi angkutan Over Dimension Over Load (ODOL) pada tahun 2023. Berikut pemberian subsidi transportasi darat ketika pemberlakuan kebijakan zero ODOL, dibarengi dengan perbaikan dan pemeliharaan jalan.

Tidak hanya berhenti di situ saja. Pemerintah Provinsi Jawa Timur meminta kepada seluruh Bupati/ Walikota untuk terus memantau running text perkembangan harga barang pokok dan penting di media elektronik. Tidak terkecuali, mengeliminasi asimetri informasi harga komoditas strategis pengendalian ekspektasi masyarakat. Juga memperkuat sinergi dan koordinasi antar stakeholder dalam rapat koordinasi lintas sektor, utamanya dalam hari besar keagamaan. (Eka Maria)