Pemerintah Kabupaten Pasuruan  menggelar Musrenbang RKPD (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah) Kabupaten Pasuruan tahun 2021 untuk tahun 2022.

Musrenbang tersebut dilaksanakan di Pendopo Nyawiji Ngesti Wenganing Gusti, Selasa (23/03/2021) siang, dan dihadiri Bupati Pasuruan, HM Irsyad Yusuf; Wakil Bupati Pasuruan, KH Abdul Mujib Imron; Ketua DPRD, Sudiono Fauzan, Kapolres Pasuruan, AKBP Rofiq Ripto Himawan, dan undangan lainnya.

Dari paparan yang disampaikan Bupati Irsyad, ada beberapa hal penting yang mengalami perubahan dari tahun sebelumnya. Seperti pertumbuhan ekonomi yang pada tahun 2020 lalu mengalami penurunan alias minus 2,03%, padahal di tahun 2019 mengalami kenaikan hingga 5,83%.

Selain itu, angka kemiskinan di Kabupaten Pasuruan pada tahun 2020 lalu juga ikutan naik menjadi 9,26%. Sedangkan pada tahun 2019, angka kemiskinan mencapai 8,68% dari total jumlah penduduk se-Kabupaten Pasuruan. Belum lagi pengangguran terbuka yang juga mengalami peningkatan dari tahun 2019 sebesar 5,42% menjadi 6,24% pada tahun 2020 lalu.

Lain halnya dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mengalami kenaikan dari 68,29% pada tahun 2019 menjadi 68,6% pada tahun 2020. Begitu pula dengan Indeks Reformasi Birokrasi, Indeks Williamson dan Indeks Kesalehan Sosial yang mengalami peningkatan sangat signifikan.

Untuk indeks reformasi birokrasi meningkat dari 62,75 menjadi 73. Sedangkan untuk indeks Williamson naik dari 0,258 menjadi 0,277, dan untuk indeks kesalehan sosial naik tajam dari 72,2 menjadi 76,6 (hampir 100%).

Sementara itu, untuk arah dan kebijakan pembangunan Kabupaten Pasuruan di tahun 2022 mengarah pada kelembagaan ekonomi desa, serta prioritas pembangunan pada potensi unggulan desa, pengembangan kelembagaan ekonomi desa, peningkatan kualitas infrastruktur pendukung potensi unggulan, penguatan modal sosial berbasis kearifan local, dan pembangunan desa berwawasan lingkungan.

“Tahun ini, tema RKPD untuk 2022 adalah percepatan pengembangan wilayah dan pemulihan ekonomi melalui penguatan kelembagaan ekonomi desa. Maka dari itu, semua sector perekonomian di desa harus bergerak satu sama lain agar tak hanya bisa bangkit tapi juga maju,” kata Irsyad, dalam paparannya.

Orang nomor satu di Kabupaten Pasuruan ini mengakui bahwasanya Pandemi Covid-19 membuat banyak sector terpukul, sehingga dampaknya meluas sampai ke kasus pengangguran terbuka, kemiskinan dll. Oleh karenanya, dengan semua data yang sudah ada, Bupati menegaskan bahwa hal ini adalah tantangan yang harus dihadapi untuk pemulihan ekonomi.

“Dalam menentukan perencanaan, ada tahapannnya. Dan sebelum melangkah, yang kita pakai adalah berbasis data. Ini tantangan bagaimana mengurangi angka kemiskinan, pengangguran terbuka dan lain sebagainya. Harus kita hadapi dan segera selesaikan kuncinya,” tegasnya.

Untuk seluruh OPD (Organisasi Perangkat Daerah) harus memiliki program dan kegiatan yang mengarah ke focus prioritas pembangunan. Misalkan dalam hal penguatan potensi unggulan desa, OPD terkait seperti Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud), Disperindag, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro harus bisa memiliki program dan kegiatan penguatan destinasi dan unsure pendukung di dalamnya.

“Kita punya konsep bagaimana percepatan pemulihan ekonomi berawal dari desa dan keunggulan, tidak hanya stimulant tapi ekonomi juga harus bergerak, UMKM potensi desa yang meliputi pertanian, pariwisata dan lainnya juga harus bergerak. Kalau sudah bergerak maka akan segera berdampak,” tutupnya. (emil)