Pemerintah Kabupaten Pasuruan meminta para panitia pilkades (pemilihan kepala desa) agar betul-betul menjalankan tugasnya sesuai aturan dan bersikap netral.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Pasuruan, Rido Nugroho mengatakan, panitia merupakan fasilitator saja. Mulai dari penjaringan bakal calon hingga pelaksanaan pilkades. 

Sehingga dilarang untuk terlibat aktif dalam berpolitik. Seperti halnya berpihak kepada salah satu calon ataupun indikasi yang lainnya. Oleh karenanya, panitia wajib mengacu seluruh tugas dan kewenangannya pada Peraturan Perundang-Undangan. 

”Semuanya harus mengacu terhadap perundang-undangan, perda maupun perbup dalam melaksanakan pilkades ini. Sehingga, pelakanaan pilkades benar-benar berjalan sesuai aturan," kata Rido di sela-sela kesibukannya, Selasa (03/10/2023).

Ditambahkannya, dalam pelaksanaan pilkades ini tidak boleh ada indikasi keberpihakan panitia. Seperti halnya terkait hubungan keluarga, kerabat, teman atau lain sebagainya.

Dengan tegas, para panitia diminta tidak menyalahgunakan wewenang dalam proses demokrasi tersebut alias harus bersikap netral.

”Harus netral, jangan sampai malah panitia nantinya ada indikasi keperpihakan kepada calon tertentu," tegasnya. 

Saat ini, tahapan pilkades di Kabupaten Pasuruan tengah memasuki masa kampanye. Kata Rido, kampanye dilakukan mulai 2-4 oktober, dan dapat dilakukan melalui poster, spanduk atau penyampaian visi misi, namun diarahkan untuk tidak menyertakan sesi tanya jawab.

Hal tersebut dalam rangka mengantisipasi potensi gesekan yang bisa saja terjadi dalam kampanye tersebut.

"Kampanye berbentuk poster, spanduk, dan kita mengarahkan adanya hanya penyampaian visi misi tapi tidak ada pertanyaan atau sesi tanya jawab. Supaya tidak ada potensi gesekan dan lainnya," ucapnya. 

Setelah kampanye, tahapan selanjutnya adalah masa tenang selama tiga hari. Barulah akan dilanjutkan pelaksanaan Pilkades di tanggal 10 Oktober 2023.

Perihal logistik, seluruhnya sudah diamankan di Mapolsek, Koramil dan Kecamatan.

"Mulai kartu suara, berita acara, surat undangan, kotak suara semuanya sudah diamankan di Polsek, Koramil dan Kecamatan dan dijaga," tutupnya. (emil)