Hingga saat ini, Pemerintah Kabupaten Pasuruan terus memaksimalkan upaya percepatan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan Jambanisasi di Kabupaten Pasuruan. Pernyataan tersebut disampaikan Wakil Bupati Mujib Imron dalam agenda Sosialisasi RTLH Untuk Wilayah Gempol, Beji dan Bangil yang dilaksanakan di Kantor Kecamatan Gempol, Selasa (1/11/2022) siang.

Diantara upaya yang dilakukan dalam rangka mempercepat perbaikan RTLH dan Jambanisasi, Pemerintah Kabupaten Pasuruan berkomitmen terus memberikan pelayanan terkait perbaikan RTLH. Hal itu sudah dilakukan sejak tahun 2019.

"Jambanisasi itu sudah 11.000 lebih yang kita bangun. Artinya, posisi ODF (Open Defecation Free/ Buang Air Besar Sembarangan) kita tidak begitu tertinggal dengan daerah lain,” ujarnya.

Sementara itu, terkait posisi stunting serta kemiskinan, menurut Wakil Bupati, posisi Kabupaten Pasuruan masih dibawah Provinsi Jawa Timur dan Nasional. Stunting dan kemiskinan ekstrim memiliki kaitan dengan ODF sehingga akan terus diupayakan. Targetnya, semua masyarakat Kabupaten Pasuruan memiliki jamban dan sanitasi yang baik.

"Tiap tahun kita akan terus usahakan. Bahkan Dinas Perkim akan kami tugaskan untuk berkomunikasi dengan Pusat terkait APBN. Juga dilakukan melalui komunikasi intens untuk mengupayakan pertambahannya,” jelasnya.

Di sisi lain, percepatan penanganan ODF dan RTLH juga dimaksimalkan dengan berkomunikasi intens dengan pihak swasta agar terlibat mendukung program daerah Pemerintah Daerah. Target dari Pemerintah Daerah, menurut Wabup Mujib sekitar 42.000 rumah lebih. Saat ini telah diselesaikan sebanyak 11.000 rumah.

“Ke depannya, kami berharap, alokasi anggaran tahun 2023 bisa ditingkatkan dengan mengikuti skala prioritas utama pembangunan,” tandas Wakil Bupati. (Iguh+Eka Maria)