Pemerintah Kabupaten Pasuruan tinggal selangkah lagi untuk bisa menyelesaikan beberapa dokumen sebelum dinilai layak tidaknya meraih predikat Kabupaten Layak Anak.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Kabupaten Pasuruan, Diano Vella Fery mengatakan, dokumen-dokumen yang dilengkapi bersifat teknis. Seperti kekurangan tanda tangan Kepala OPD dan kelengkapan berkas yang lain dan harus selesai 30 mei 2023.

"Harus selesai 30 mei dan terkirim ke Pusat," kata Diano saat menghadiri verifikasi lapangan (verfal) Tim Penguji Kabupaten Layak Anak (KLA) secara hybrid di Pendopo Nyawiji Ngesti Wenganing Gusti, Senin (29/05/2023) siang.

Perihal kebijakan hingga program, Pemkab Pasuruan sudah banyak melaksanakannya. Terutama bagaimana menjadikan hak anak tetap terjamin sampai kapanpun.

"Semua harus ramah anak. mulai puskesmas ramah anak, taman ramah anak dan sebagainya," singkatnya.

Hanya saja, untuk bisa meriah KLA yang sesungguhnya. Pemkab Pasuruan memang ditantang untuk bisa menekan masih maraknya pernikahan dini. Kata Diano, tingginya kasus pernikahan dini tak lepas dari mindset dan tradisi masyarakat yang masih menganggap seorang perempuan tak boleh sendiri di usia tertentu.

"Usia 19 itu sudah dianggap perawan tua oleh banyak sekali warga desa. Padahal di usia tersebut masih banyak yang bisa dilakukan. Mulai dari pendidikan sampai urusan pekerjaaan," tegasnya.

Dengan persiapan yang sudah banyak dilakukan, Pemkab Pasuruan tak muluk-muluk untuk mencapai target KLA dengan kategori Nindya atau Utama. Menurut Diano, meski pernikahan dini masih banyak terjadi, namun Pemkab Pasuruan tak tinggal diam alias terus berupaya mensosialisasikannya hingga di lingkup terkecil dalam masyarakat.

"Mudah-mudahan Utama. Tapi kalau ditarget ya Nindya," ucapnya. (emil)