Pemerintah Kabupaten Pasuruan siap meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui restorasi pengarsipan dokumen pemerintahan. Tidak terkecuali segala arsip vital Desa, baik berupa buku letter C, buku Krawangan Desa maupun peta Desa. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Pasuruan, Agus Sutiadji dalam agenda kunjungan lapangan penilaian Kompetensi Inovasi Pelayanan Publik (Kovablik) Top 45 Provinsi Jawa Timur 2019.

Merujuk dari Undang-Undang No 43 tahun 2009 tentang Kearsipan, penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik, bersih, tarnsparan, akuntabel, profesional dan responsif  akan terwujud jika didukung oleh pelayanan publik yang prima. Hal tersebut sejalan dengan Gerakan Sadar Tertib Arsip Desa (Garda Teras Desa) yakni salah satu inovasi daam penyelenggaraan tata kelola arsip Desa. Tentunya disesuaikan dengan norma, aturan, norma, aturan, kaidah dan standar bakunya.     

“Urusan kearsipan menjadi pintu masuk bagi setiap lembaga, termasuk pemerintahan Desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jika tata kearsipannya bagus, maka semakin bagus juga kualitas pelayanan publiknya. Program Garda Teras Desa memberikan ruang bagi Bapak/ Ibu di Pemdes/ Kelurahan untuk membangun pemerintahan yang baik. Tentunya lewat penyediaan informasi yang transparan, akuntabel dengan sistem kearsipan yang tertib”, tuturnya di hadapan ketiga tim penilai yang berkunjung di Balai Desa Lekok, Kecamatan Gempol, Senin (7/10/2019).  

Idealnya, semua dokumen yang sudah rusak harus direstorasi dalam kurun waktu tiga tahun mendatang. Jika tata kearsipan dapat terselamatkan dan kondisinya tetap terjaga dengan baik, maka secara otomatis akan meningkatkan pelayanan publik. Oleh karena itu, sejak tahun 2017, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pasuruan intens melaksanakan Garda Teras Desa melalui beragam kegiatan. Mulai sosialisasi, bimtek, pendampingan penataan dan pengelolaan arsip dan restorasi arsip vital/ letter C Desa.

Hasilnya, tata kelola kearsipan lebih bagus. Pastinya berdampak positif terhadap peningkatan kualitas kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) yang jauh lebih profesional dan akuntabel. Sehingga pelayanan publik-pun menjadi optimal. (Eka Maria)