Tahun ini, Pemerintah Kabupaten Pasuruan berencana mengusulkan kenaikan besaran Dana Bantuan Parpol (Banpol).

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Pasuruan, Tectona Jati mengatakan, besaran anggaran akan dinaikkan sebesar Rp 1000 per surat suara dari Rp 1500 menjadi Rp 2500.

Banpol tersebut diberikan untuk 9 partai politik. Diantaranya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Golkar, Partai Hanura, PDI Perjuangan, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai Nasdem (Nasional Demokrat), serta Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

“Tahun ini Pemkab Pasuruan akan menaikkan dana banpol dari Rp 1500 menjadi Rp 2500,” kata Tecto, di sela-sela kesibukannya, Kamis (25/03/2021).

Dijelaskannya, bantuan keuangan parpol memang diberikan setiap tahun. Sedangkan tahun ini, pihaknya tengah menunggu hasil audit terhadap LPj parpol terkait bantuan keuangan tahun lalu.

“Sesuai ketentuannya, parpol menyerahkan LPj satu bulan setelah tahun anggaran berakhir,” ujarnya.

Tecto menambahkan, LPj masing-masing parpol itu sudah diserahkan ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk diaudit. Bantuan keuangan parpol tahun ini akan dicairkan setelah proses audit itu tuntas. Nantinya, masing-masing parpol juga diminta mengajukan proposal terkait penggunaan anggaran.

“Audit BPK biasanya perlu waktu satu bulan. Jadi perkiraan bulan depan sudah ada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP),” ungkap dia.

Lebih lanjut Tecto menegaskan bahwa pihaknya akan meminta proposal dari sembilan parpol setelah audit dilakukan. Baru setelah itu, pihaknya memproses pencairan bantuan keuangan. Diperkirakan, bantuan keuangan parpol dicairkan sekitar bulan mei atau juni mendatang.

“Nanti akan diproses kita ajukan melalui Bakesbangpol Propinsi Jawa Timur. Kalau untuk laporan pertanggungjawaban (LPJ) parpol yang menerima Banpol pada 2020 lalu sudah melaporkan semuanya.

Menurutnya, LPJ tersebut kemudian dilakukan verifikasi oleh BPK. Tujuannya, untuk memeriksa laporan keuangan dari para parpol penerima. Setelah itu, kemudian BPK akan menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).”Kemungkinan nanti terbit April, LHP ini yang ditempelkan di proposal,” tandasnya.

Tecto menjelaskan, bagi parpol yang tidak mengantongi LHP maka tidak akan bisa mencairkan dana. Karena itu pemeriksaan ini bersifat penting. Setelah itu LHP terbit nanti akan diajukan pencairan kepada bupati.

“Sejauh ini tidak ada yang bermasalah. Semoga saja seterusnya demikian,” tuturnya. (emil)