Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar Apel Siap Siaga Gabungan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Jawa Timur, Rabu (07/06/2023) pagi.

Apel tersebut digelar di Lapangan Kaliandra Resort Desa Dayurejo, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, dan dipimpin langsung oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa.

Hadir pula Bupati Pasuruan, Irsyad Yusuf; Wakil Bupati Malang, Didik Gatot Subroto; Kepala BKSDA Jatim, Nur Patria Kurniawan, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jatim, Jumadi dan undangan lainnya.

Ditemui usai apel selesai digelar, Khofifah menegaskan bahwa apel siap siaga gabungan sangat penting agar masing-masing elemen segera melakukan langkah antisipatif, mitigatif dan kosolidatif apabila ada potensi terjadinya kebakaran hutan maupun lahan di suatu kawasan.

"Kita melakukan apel siaga gabungan, supaya masing-masing elemen melakukan langkah antisipastif, mitigastif dan konsolidatif. Misalkan Tim Polisi Hutan, Tahura, pengelola taman nasional, BPBD, BNPB dan semua nya agar terbangun kewaspadaan akan potensi kebakaran hutan ataupun lahan," katanya.

Dijelaskan Khofifah, di Jatim sendiri, beberapa kota/kabupaten ditetapkan sebagai daerah rawan kebakaran hutan dan lahan. Kebanyakan merupakan bekas lahan hutan yang pernah terbakar pada 2022.

Daerah yang memiliki titik panas paling banyak ada di Situdondo dengan 33 titik. Kemudian Kabupaten Madiun dengan 17 titik dan Kabupaten Jombang dengan 15 titik rawan. Selain itu ada Pasuruan, Pamekasan, Kediri, dan Bojonegoro.

Kata Khofifah, dalam tiga tahun terakhir mulai 2019-2022, area kebakaran hutan di Jawa Timur makin mengecil. Meski begitu tidak bisa dilihat sebagai tolak ukur, lantaran ada potensi kerusakan keragaman hayati pasca kebakaran hutan/lahan.

"Kalau banyak yang mengalami kepunahan, maka gak bisa dihitung secara finansial berapa berapanya. Dampak yang diakibatkan dari kebakaran, itulah yang harus dipikirkan juga," tegasnya.

Sebagai langkah antisipasi mencegah kebakaran lahan di musim kering, Pemprov Jatim melalui BPBD telah melakukan koordinasi dengan seluruh BPBD kabupaten/kota.

Selain itu, sejumlah langkah telah disiapkan. Antara lain membuka posko kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), melakukan komunikasi dengan instansi terkait seperti TNI, Polri, Perhutani dan Dinas Kehutanan serta aktivis lingkungan. (emil)