Kondisi kemarau panjang yang berdampak kepada kekeringan dan cukup maraknya kebakaran hutan dan lahan yang melanda dalam beberapa waktu terakhir, Kabupaten Pasuruan memperoleh Dana Siap Pakai dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Hal itu diberikan sebagai bentuk dukungan terhadap penanganan darurat bencana kekeringan dan karhutla yang terjadi selama tahun 2023.

Secara simbolis, Dana Siap Pakai senilai Rp 250 Juta diserahterimakan kepada Penjabat (Pj.) Bupati Pasuruan, Andriyanto dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Bupati/Walikota Percepatan Pencegahan Bencana di Wilayah Jawa Timur serta Antisipasi Bencana Hidrometeorologi. Sedianya, proses pencairannya akan melalui beberapa tahapan sesuai mekanisme pengelolaan dana bencana.   

Selain itu, BNPB juga memberikan dukungan Dana Siap Pakai kepada Kabupaten Pasuruan berupa dukungan peralatan penanganan darurat bencana kekeringan serta karhutla. Masing-masing, torn air 5.000 liter dan kelengkapannya sebanyak 4 unit, pompa alkon dan kelengkapannya sebanyak 10 unit, pompa jinjing dan kelengkapannya sebanyak 3 unit. Juga tenda berukuran 4 x 4 sebanyak 4 unit. Seperti yang diutarakan oleh Kalaksa BPBD Kabupaten Pasuruan, Sugeng Hariyadi kepada Tim Humas Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, Setda Kabupaten Pasuruan dalam pernyataannya seusai Rakor berikut ini. 

"Dalam Rakor bersama BNPB dan Pemprov Jatim, alhamdulillah usulan-usulan kami sebelumnya kepada BNPB telah difasilitasi. Antara lain, bantuan Dana Siap Pakai untuk penanganan bencana kekeringan dan karhutla sebesar Rp 250 Juta. Berikutnya, bantuan peralatan penanganan darurat. Seperti pompa alkon dan pompa jinjing beserta kelengkapannya. Mudah-mudahan ini bisa segera direalisasikan," ucapnya dalam kegiatan yang diselenggarakan di Ruang Sasana Wiyata Praja, BPSDM Provinsi Jawa Timur pada hari Senin (9/10/2023) tersebut.

Sementara itu, dalam Rakor Percepatan Penanganan Bencana di Wilayah Jawa Timur serta Antisipasi Bencana Hidrometeorologi Tahun 2023-2024 yang dipimpin langsung oleh Kepala BNPB RI, Letnan Jenderal TNI Suharyanto tersebut, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Pawaransa menggarisbawahi tentang pentingnya mitigasi bencana. Tidak terkecuali, pemetaan status kebencanaan di setiap wilayahnya secara tepat. Penanganan bencana juga tidak terlepas dari penyaluran bantuan. Diantaranya dengan pengeluaran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) pada saat ditetapkan status tanggap darurat.

"CBP bisa dikeluarkan ke Kabupaten/Kota jika memang sudah menetapkan Status Tanggap Darurat. Untuk itu, kami persilahkan jika ada Kepala Daerah yang telah memenuhi kualifikasi penetapan tanggap darurat, bisa mengeluarkan SK Bupati/ Walikota tentang status tersebut karena terdampak kekeringan akibat El Nino," pintanya.

Di samping itu, Gubernur Khofifah juga mengingatkan ancaman bencana hidrometorologi yang acapkali  terjadi di awal tahun. Maka dari itu, ia mengajak seluruh Kepala Daerah bersama Perangkat Daerah terkait untuk melakukan normalisasi sungai. Disertai dengan pengecekan pompa dan pintu air.

"Saya mohon, ini semua bisa menjadi kewaspadaan bersama. Mumpung kita punya kesempatan, sekarang kita fokus agar intervensi kebencanaan bisa masif. Juga pertemuan hari ini menjadi pengingat kita untuk memanggil kembali memori pada penanganan bencana yang sebelumnya. Juga opsi-opsi mitigasi secara manual juga perlu disiapkan," tambahnya.

Masih dalam momen yang sama, Kepala BNPB RI Letnan Jenderal TNI Suharyanto menyatakan, kekeringan di Indonesia akan terjadi hingga awal tahun, interval Januari hingga Februari 2024. Meski demikian, ada beberapa daerah yang akan diguyur hujan pada November 2023.

"Diperkirakan, akhir November 2023 sudah mulai turun hujan. Tapi ini yang harus kita khawatirkan juga, jika curah hujan tinggi di awal tahun depan, itu bisa berpotensi menyebabkan banjir," tandasnya. (Eka Maria)