Pendamping Lokal Desa berkewajiban mampu berkomunikasi yang baik dengan Pemerintah Desa terkait dalam mengawal Dana Desa. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Wakil Bupati Pasuruan saat membuka Rapat Koordinasi dan Evaluasi Tata Kelola Keuangan Desa Tahun 2021.

Dijelaskan Wakil Bupati, para Pendamping Desa diminta untuk meningkatkan pemahaman kepada Perangkat Desa terkait regulasi dalam pendampingan terhadap Dana Desa. Tujuannya untuk meminimalisir potensi kesalahan tata kelola keuangan sekaligus saling mengingatkan.

"Tantangan Pendamping Lokal Desa adalah komunikasi yang baik dengan Pemerintah Desa terkait Dana Desa. Selain itu, tugas panjenengan adalah mensinkronkan pihak Desa supaya saling bisa bersinergi antar Perangkat Desa,” tuturnya pada hari Kamis (16/12/2021).

Di sisi lain, Pendamping Desa juga harus ikut berperan aktif dalam melakukan pendampingan di bidang kesehatan serta pendidikan. Adapun di bidang kesehatan lebih fokus pada upaya untuk menurunkan kasus stunting di Kabupaten Pasuruan. Hal itu sesuai dengan regulasi dari Kementerian Dalam Negeri terkait upaya bersama dalam meningkatkan kesehatan masyarakat.

"Kami mohon termasuk tugas Pendamping Lokal Desa sesuai regulasi Mendagri ada kewajiban Pemerintah Desa untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Panjenengan sebagai Pendamping Desa harus bisa mendampingi Desa terkait kesehatan dan pendidikan,” pinta Wakil Bupati didampingi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Nurul Huda.

Di akhir sambutannya, Gus Mujib sapaan akrab Pengasuh Pondok Pesantren Terpadu Al Yasini tersebut meminta kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk melakukan inovasi. Khususnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. (Iguh+Eka Maria)