Mulai tahun 2023, pemetaan Tematik Pertanahan dan Ruang (PTPR)  menggunakan pesawat tanpa awak alias drone.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggunakan pesawat drone tersebut untuk mempermudah proses Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Di Kabupaten Pasuruan, pengukuran bidang tanah dengan menggunakan drone sudah mulai sejak akhir mei lalu.

Kasubag TU BPN Kabupaten Pasuruan, Sukardi menjelaskan dengan pesawat drone pihaknya akan dengan mudah mengetahui di mana wilayah PTSL tersebut.

Cara kerjanya, drone akan difungsikan untuk mengambil gambar bidang tanah dari udara, kemudian dilakukan pengukuran.

“Setelah terlihat ini milik siapa, luasnya berapa dan batasnya di mana, baru kita dibantu oleh puldata, mengumpulkan data yuridis dan data fisik dari masyarakat, sehingga wilayah itu akan sistematis akan lengkap,” kata Sukardi saat ditemui di ruangannya, Selasa (06/06/2023) siang.

Ia berharap, proses program PTSL akan memakan waktu yang lebih singkat dengan biaya yang lebih sedikit.

Namun Sukardi menekankan bahwa metode PTPR menggunakan drone tersebut memerlukan partisipasi masyarakat luas untuk menentukan batas bidang tanahnya, serta mengumpulkan bukti fisik dan yuridis.

"Istilahnya persyaratan dokumen kepemilikan tanah harus lengkap. Contohnya kalau tanahnya warisan ya berarti harus ada surat keterangan ahli waris," tegasnya.

Dengan penggunaan drone dalam pengukuran, Sukardi memastikan no gap no overlap di semua bidang tanah.  Hal itu disebabkan lantaran hasil drone langsung ditranslete ke peta garis, dan peta inilah yang menjadi dasar untuk BPN dapat menerbitkan peta bidang dan surat ukur.

"Kita lebih yakin karena hasil drone merupakan peta kerja, dari hasilnya ditranslete ke peta garis, dan peta ini jadi dasar kita untuk menerbitkan peta bidang dan surat ukur," tutupnya. (emil)