Untuk menguatkan koordinasi penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan publik, Pemerintah Kabupaten Pasuruan bersinergi dan berkolaborasi dengan Direktorat Jenderal (Dirjen) Perbendaharaan Kantor Wilayah Provinsi Jawa Timur. Secara tersurat, kerjasama tersebut disepakati dalam dokumen Nota Kesepakatan.

Adapun konten kerjasamanya terkait sinergi pemanfaatan bersama data dan informasi serta penguatan koordinasi penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan publik. Konteksnya dalam pelaksanaan hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.  

Bertempat di Pendopo Nyawiji Ngesti Wenganing Gusti, Rabu (15/9/2021), Nota Kesepakatan ditandatangani oleh kedua belah pihak. Masing-masing, Kepala Kantor Wilayah Dirjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur, Taukhid dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur yang selanjuleh tnya disebut sebagai pihak kesatu. Juga ditandatangani Bupati Pasuruan, Irsyad Yusuf dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pasuruan yang selanjutnya disebut sebagai pihak kedua.

Di dalam dokumen Kerjasama tersebut, baik Pemerintah Kabupaten Pasuruan maupun Dirjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur menyepakati pelaksanaan penguatan koordinasi penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan publik. Targetnya tidak lain untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik, khususnya di wilayah Kabupaten Pasuruan.

Ada beberapa bentuk dukungan yang diberikan. Diantaranya, edukasi pengelolaan keuangan daerah dan desa serta pengembangan dan peningkatan ekonomi kerakyatan melalui penyediaan akses pembiayaan bagi UMKM yang produktif, layak/feasible dan belum memenuhi persyaratan agunan bank. Berikut pengembangan pemanfaatan Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) secara bertahap dengan server dari Kementerian Keuangan. Termasuk dukungan penyelenggaraan pengembangan kapasitas manajerial, penggunaan teknologi tepat guna, penciptaan dan rekayasa (engineering) iklim bisnis dan akses pasar bagi UMKM.

Di samping itu, sinergi juga dilakukan melalui koordinasi penyelenggaraan kebijakan pengelolaan keuangan publik melalui beragam kegiatan. Sebut saja seminar, workshop dan sosialisasi. Berikut penyelenggaraan pendampingan (Technical and Managerial Assistance) oleh dan/atau untuk kedua belah pihak sesuai perkembangan kebutuhan.

Yang juga tidak kalah pentingnya, di dalam sinergi kolaborasi tersebut juga disepakati tentang upaya peningkatan kegiatan berbagi pengetahuan (knowledge sharing). Pokok bahasannya terkait pelaksanaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan publik dalam rangka peningkatan kapasitas (capacity building) dan peningkatan pemahaman (understanding)  antara Pemerintah Kabupaten Pasuruan dengan Dirjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur.

Hadir dalam kegiatan, Wakil Bupati Pasuruan Mujib Imron dan jajaran Dirjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur. Diantaranya, Kepala Bidang Pembinaan dan Pelaksanaan Anggaran (PPA) II, Basuki Rachmad; Kepala Bidang Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (PAPK), Hari Winarno dan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Malang, Teddy. (Eka Maria)