Kembali diraihnya Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) tahun ini, bukti komitmen Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam peningkatan tata kelola dan transparansi keuangan daerah. Sehingga berhasil meraih prestasi prestisius tersebut berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2023.

Total capaian Opini WTP yang berhasil dipertahankan oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan sejak tahun 2023 sebanyak 11 kali. Bertempat di Ruang Auditorium Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Sidoarjo, LHP diserahterimakan dari Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Karyadi kepada Pj. Bupati Pasuruan, Andriyanto dan Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Sudiono Fauzan.

Ada tujuh jenis Laporan Keuangan yang diperiksa. Pertama, Laporan Realisasi Anggaran. Kedua, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih. Ketiga, Laporan Arus Kas. Keempat, Laporan Neraca. Kelima, Laporan Operasional. Keenam, Laporan Perubahan Equitas. Dan yang ketujuh, Catatan Atas Laporan Keuangan.

Tentunya, raihan WTP ke-11 secara berturut-turut itu berdasarkan beberapa indikator penilaian. Pertama, berkat penyajian Laporan Keuangan sesuai Standart Akuntansi Pemerintahan. Kedua, memenuhi Standart Pengendalian Internal. Ketiga, kepatuhan kepada peraturan perundangan-undangan. Keempat, kecukupan pengungkapan dalam laporan keuangan.

Lalu bagaimana upaya Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam mempertahankan raihan Opini WTP di tahun-tahun mendatang? Kata Plt. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, Digdo Sutjahjo, dibutuhkan komitmen bersama dari semua Perangkat Daerah untuk mengoptimalkan transparansi tata kelola keuangan daerah. Dan itu adalah keniscayaan yang harus diimplementasikan secara kolektif dan berkesinambungan.        

"Semoga ke depannya bisa terus kita tingkatkan tata kelola keuangan, transparan, akuntabel dan selalu meng-update terhadap regulasi yang baru. Termasuk di dalamnya tata kelola keuangan berbasis digital," tuturnya kepada Tim Humas Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, Setda Kabupaten Pasuruan pada hari Kamis (2/5/2024). 

Diketahui, BPK RI Perwakilan Jatim memberikan penilaian LHP atas LKPD 2023 kepada 37 Kabupaten/Kota dan Pemerintah Provinsi Jatim dengan predikat WTP. Namun demikian, Kepala BPK RI Perwakian Jatim, Karyadi menegaskan, hasil laporan tersebut masih memberikan beberapa rekomendasi catatan untuk ditindaklanjuti. 

"Opini WTP yang diberikan BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa tentang kewajaran penyajian laporan keuangan. Kami memberikan waktu kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk perbaikan dari rekomendasi," terangnya.

Menyikapi hal tersebut, dalam sambutannya Pj. Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono meminta agar Pemerintah Kabupaten/Kota segera menindaklanjuti rekomendasi catatan BPK terhadap LHP atas LKPD 2023. Sekaligus menyatakan, hal terpenting dari hasil laporan keuangan daerah adalah memberikan dampak pembangunan kepada masyarakat.

"Yang terpenting adalah implementasi dari laporan keuangannya, bagaimana dampaknya kepada masyarakat. Kami berikan apresiasi kepada semua Kepala Daerah, alhamdulillah ini untuk kali kedua kita mendapati seluruh entitas 38 Kabupaten/Kota dari pemeriksaan atas laporan Pemerintah Daerah untuk 2023 semuanya mendapat kriteria WTP," pungkasnya dalam kegiatan yang turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Pasuruan Yudha Triwidya Sasongko, Inspektur Rachmat Syarifuddin, Plt. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Didgo Sutjahjo dan Sekretaris Dewan M. Ridwan tersebut. (Eka Maria)