Sebanyak 120 anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk Pilkada Kabupaten Pasuruan 2024-2029, resmi dilantik.

Pelantikan digelar di Hotel Royal Senyiur Prigen, Kamis (16/5/2024) dan dipimpin langsung oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pasuruan, Zainul Faizin.

Pantauan di lapangan, acara tersebut disaksikan Pj Bupati Pasuruan, Andriyanto; kemudian Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Sudiono Fauzan; Ketua Bawaslu Kabupaten Pasuruan, Arie Yunianto dan undangan lainnya.

Hanya saja, pelantikan tersebut sempat molor hingga satu jam lamanya. Maka tak heran bila Zainul Faizin mengingatkan seluruh PPK untuk lebih disiplin waktu.

"Ini jadi peringatan pertama bagi semua, jangan pernah sepelekan waktu, apalagi ketika sudah menyangkut tahapan penyelenggaraan, semua ada konsekuensi hukumnya," katanya.

Perihal 120 anggota PPK terpilih, Zainul menjelaskan bahwa sebagian besar petugas yang dilantik adalah wajah-wajah lama yang terlibat pada Pemilu 2024. Sisanya, merupakan orang-orang baru dalam lingkup kerja penyelenggara pemilu.

"Kalau diprosentasekan, 70 persen PPK ini wajah lama yang kami harapkan bisa lebih baik kinerjanya. Yang baru, sesegera mungkin beradaptasi karena tahapan terus berjalan," bebernya.

Sementara itu, Pj Bupati Pasuruan Andriyanto mengatakan dalam waktu dekat ia menyanggupi akan mengajukan asuransi kesehatan bagi seluruh PPK. Terutama bagi mereka yang selama ini belum tercatat dalam kepesertaan BPJS. Menurutnya, kebijakan itu menjadi salah satu bukti dukungan pemerintah demi terselenggaranya kontestasi politik dengan baik.

"Banyaknya kegiatan PPK dipastikan membuat mereka harus memforsir tenaga. Bahkan harus mengurangi jam istirahatnya. Maka dari itu karena mereka bagian dari penyelenggara pemerintah juga akan mencoba untuk memberikan jaminan perlindungan untuk kesehatannya," kata Andriyanto.

Keputusannya seperti apa, tentu akan mempertimbangkan kekuatan fiskal daerah. Namun dengan jumlah PPK yang ada, Andrianto menyebut kebutuhan anggaran untuk mengkover PPK dalam kepesertaan BPJS, kemungkinan tidak begitu besar.

"Apalagi kan alokasi waktunya relatif pendek, hanya 8 bulan, saya rasa masih memungkinkan," ujarnya.

Disamping itu, ia juga memerintahkan seluruh camat untuk segera memfasilitasi keperluan PPK. Baik kebutuhan SDM sebagai staf administrasi maupun infrastruktur penunjang seperti ruangan sekretariat.

"Yang jelas soal SDM kami minta para camat menyiapkan paling tidak 3 tenaga yang handal," terangnya. (emil)